TEMA BIMTEK

JADWAL BIMTEK NASIONAL – JADWAL BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) – TEMA BIMTEK NASIONAL

Berikut terlampir category bimtek / diklat untuk beberapa bidang pada pemerintahan daerah

TEMA BIMTEK NASIONAL

Tema Bimtek

NO.	DAFTAR TEMA/ JUDUL	KETERANGAN
1	Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005	Selengkapnya
2	Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019	Selengkapnya
3	Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020	Selengkapnya
4	Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP	Selengkapnya
5	Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara	Selengkapnya
6	Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya	Selengkapnya
7	Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara	Selengkapnya
8	Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Selengkapnya
9	Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	selengkapnya
10	Pedum APBD 2022 menunggu diterbitkan peraturan Kemendagri RI	Update
11	Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya	Selengkapnya
12	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Selengkapnya
13	Verifikasi dan Rekonsiliasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD/SKPD	Selengkapnya
14	Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah	selengkapnya
15	Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Selengkapnya
16	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD	Selengkapnya
17	Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Selengkapnya
18	Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Selengkapnya
19	Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif	selengkapnya
20	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018	Selengkapnya
21	Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD	Selengkapnya
22	Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Selengkapnya
23	Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Selengkapnya
24	Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah	Selengkapnya
25	Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD	Selengkapnya
26	Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	Selengkapnya
27	Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Selengkapnya
28	Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Selengkapnya
29	Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018	selengkapnya
30	Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah (PP 28/2020)	Selengkapnya
31	Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	selengkapnya
32	Sensus Barang Milik Daerah	Selengkapnya
33	Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD)	Selengkapnya
34	Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset	Selengkapnya
35	Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)	Selengkapnya
36	Bimtek PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ ASN	Selengkapnya
37	Bimtek Analisis Kepegawaian	Selengkapnya
38	Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020	selengkapnya
39	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Selengkapnya
40	Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS	Selengkapnya
41	Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Selengkapnya
42	Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Selengkapnya
43	Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNS	Selengkapnya
44	Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020	Selengkapnya
45	Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Selengkapnya
46	Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNS	Selengkapnya
47	Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019	selengkapnya
48	Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019	selengkapnya
49	Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	selengkapnya
50	Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018	Selengkapnya
51	Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan	selengkapnya
52	Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD	selengkapnya
53	Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat	selengkapnya
54	Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD	selengkapnya
55	Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektif	selengkapnya
56	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berdasarkan Permendes PDTT No. 13/2020	Selengkapnya
57	Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019	Selengkapnya
58	Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	selengkapnya
59	Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desa	selengkapnya
60	Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa	Selengkapnya
61	Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa	Selengkapnya
62	Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Selengkapnya
63	Peningkatan Kapasitas TP PKK	selengkapnya
64	Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Selengkapnya
65	Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Selengkapnya
66	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Selengkapnya
67	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Selengkapnya
68	Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja	selengkapnya
69	Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017	selengkapnya
70	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018	selengkapnya
71	Optimalisasi Tugas Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Selengkapnya
72	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah	Selengkapnya
73	Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah	Selengkapnya
74	Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Selengkapnya
75	Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah	Selengkapnya
76	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Keuangan Daerah	Selengkapnya
77	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	Selengkapnya
78	Pemeriksaan Pajak Daerah	Selengkapnya
79	Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Selengkapnya
80	Penyusunan RKPD 2022 menunggu diterbitkan peraturan Kemendagri RI	Update
81	Pengelolaan Arsip Vital	Selengkapnya
82	Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI NO. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis	Selengkapnya
83	Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Selengkapnya
84	Manajemen Pengelolaan Arsip	Selengkapnya
85	Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah	Selengkapnya
86	Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah	Selengkapnya
87	Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di Pemerintahan	Selengkapnya
88	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan	Selengkapnya
89	Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	selengkapnya
90	Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	selengkapnya
91	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019	Selengkapnya
92	Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017	selengkapnya
93	Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	selengkapnya
94	Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017	selengkapnya
95	Pengelolaan Hibah dan Bansos Berdasarkan Permendagri No. 99/2019 Perubahan Kelima Permendagri No. 32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD	Selengkapnya
96	Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan	Selengkapnya
97	Bimtek Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan	Selengkapnya
98	Optimalisasi Administrasi Pertanahan dan Manajemen Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan	selengkapnya
99	Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas	Selengkapnya
100	Kebijakan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	selengkapnya
101	Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Selengkapnya
102	Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat	Selengkapnya
103	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Selengkapnya
104	Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka Kereditnya	Selengkapnya
105	Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal	Selengkapnya
106	Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Selengkapnya
107	Bimtek Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Selengkapnya
108	Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	selengkapnya
109	Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020	Selengkapnya
110	Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Selengkapnya
111	Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Selengkapnya
112	Bimtek Pengembangan Kepribadian dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Selengkapnya
113	Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Selengkapnya
114	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	selengkapnya
115	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Selengkapnya
116	Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	Selengkapnya
117	Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	Selengkapnya
118	Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Selengkapnya
119	Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	selengkapnya
120	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selengkapnya
121	Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik	Selengkapnya
122	Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Selengkapnya
123	Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah	Selengkapnya
124	Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP)	selengkapnya
125	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Selengkapnya
126	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Selengkapnya
127	Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Selengkapnya
128	Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018	Selengkapnya
129	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Selengkapnya
130	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas	Selengkapnya
131	Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	Selengkapnya
132	Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD	Selengkapnya
133	Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah	Selengkapnya
134	Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD	selengkapnya
135	Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	selengkapnya
136	Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD	Selengkapnya
137	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Selengkapnya
138	Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual	Selengkapnya
139	Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD dan SKPK	Selengkapnya
140	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Selengkapnya
141	Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah	selengkapnya
142	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Selengkapnya
143	Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit	Selengkapnya
144	Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019	Selengkapnya
145	Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah	Selengkapnya
146	Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah	Selengkapnya
147	Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Dan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	selengkapnya
148	Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018	selengkapnya
149	Metode Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Selengkapnya
150	Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah	Selengkapnya
151	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Selengkapnya
152	Bimtek Master Of Ceremony (MC) dan Manajemen Protokol Pemerintah Daerah	Selengkapnya
153	Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah	Selengkapnya
154	Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020)	Selengkapnya
155	Arah Kebijakan PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	Selengkapnya
156	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021	Selengkapnya
157	Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021	Selengkapnya
158	Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021	Selengkapnya
159	Bimtek Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Ekonomis	Selengkapnya
160	Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS	Selengkapnya
161	Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021	selengkapnya
162	Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021	selengkapnya
163	Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	selengkapnya
164	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	selengkapnya
165	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD (Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran)	selengkapnya
166	Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selengkapnya
167	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah	SELENGKAPNYA
168	Bimtek Perencanaan dan Penyusunan RPJMD-RENSTRA PD dan RKPD-RENJA PD	SELENGKAPNYA
169	Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri No. 2/2018, Permendagri No. 100/2018 Dan Permendagri No. 59/2021	SELENGKAPNYA
170	Bimtek MCP (Monitoring Center For Prevention) Area Manajemen Aparatur Sipil Negara	SELENGKAPNYA
171	Bimtek Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 (Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014)	SELENGKAPNYA
172	Bimtek Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-KINERJA BKN	SELENGKAPNYA
173	Bimtek Praktek Aplikasi Dispakati Dalam Penyusunan PAK Sesuai Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023 dan Praktek Penyusunan SKP Menggunakan Aplikasi E-Kinerja Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022	SELENGKAPNYA
174	Bimtek Optimalisasi Tugas dan Fungsi BKPSDM dalam Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Aparatur	SELENGKAPNYA
175	Bimtek Perencanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah	Selengkapnya
176	Bimtek Tehnik Perumusan Penyusunan dan Pembuatan Produk Hukum Desa	Selengkapnya

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Layanan Online :

Kontak an. Arifin. S
0821 123 6666 2 (Telp / WA)
0811 180 721 (Telp)
Telp / Faksimile (021) 21478758
Email : lediknas@gmail.com