JADWAL BIMTEK NASIONAL – JADWAL BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) – TEMA BIMTEK NASIONAL
Berikut terlampir category bimtek / diklat untuk beberapa bidang pada pemerintahan daerah
TEMA BIMTEK NASIONAL
- Bimtek bidang keuangan daerah
- Bimtek bidang kepegawaian daerah
- Bimtek bidang DPRD
- Bimtek bidang aset daerah
- Bimtek bidang kearsipan
- Bimtek bidang Pajak
- Bimtek bidang kependudukan dan capil
- Bimtek bidang humas dan protokol
- Bimtek bidang tata naskah dinas
- Bimtek bidang pertanahan
- Bimtek bidang pemerintahan desa
- Bimtek bidang LPPD
- Bimtek bidang tata ruang
- Bimtek bidang hibah dan bansos
- Bimtek bidang produk hukum daerah
- Bimtek bidang PDAM
- Bimtek bidang BUMD
- Bimtek bidang inovasi daerah
- Bimtek dinas perumahan & pemukiman rakyat (sebutan lain)
- Bimtek bidang umum / lainnya
Tema Bimtek
NO. | DAFTAR TEMA/ JUDUL | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 | Selengkapnya |
2 | Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
3 | Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 | Selengkapnya |
4 | Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP | Selengkapnya |
5 | Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara | Selengkapnya |
6 | Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya | Selengkapnya |
7 | Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara | Selengkapnya |
8 | Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
9 | Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | selengkapnya |
10 | Pedum APBD 2022 menunggu diterbitkan peraturan Kemendagri RI | Update |
11 | Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya | Selengkapnya |
12 | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu | Selengkapnya |
13 | Verifikasi dan Rekonsiliasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD/SKPD | Selengkapnya |
14 | Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah | selengkapnya |
15 | Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Selengkapnya |
16 | Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD | Selengkapnya |
17 | Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
18 | Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
19 | Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif | selengkapnya |
20 | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 | Selengkapnya |
21 | Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD | Selengkapnya |
22 | Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
23 | Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
24 | Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah | Selengkapnya |
25 | Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD | Selengkapnya |
26 | Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
27 | Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
28 | Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
29 | Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 | selengkapnya |
30 | Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah (PP 28/2020) | Selengkapnya |
31 | Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | selengkapnya |
32 | Sensus Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
33 | Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD) | Selengkapnya |
34 | Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset | Selengkapnya |
35 | Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) | Selengkapnya |
36 | Bimtek PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ ASN | Selengkapnya |
37 | Bimtek Analisis Kepegawaian | Selengkapnya |
38 | Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 | selengkapnya |
39 | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
40 | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS | Selengkapnya |
41 | Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) | Selengkapnya |
42 | Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | Selengkapnya |
43 | Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNS | Selengkapnya |
44 | Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 | Selengkapnya |
45 | Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
46 | Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNS | Selengkapnya |
47 | Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 | selengkapnya |
48 | Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 | selengkapnya |
49 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | selengkapnya |
50 | Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 | Selengkapnya |
51 | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan | selengkapnya |
52 | Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD | selengkapnya |
53 | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat | selengkapnya |
54 | Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD | selengkapnya |
55 | Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektif | selengkapnya |
56 | Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berdasarkan Permendes PDTT No. 13/2020 | Selengkapnya |
57 | Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
58 | Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | selengkapnya |
59 | Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desa | selengkapnya |
60 | Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa | Selengkapnya |
61 | Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa | Selengkapnya |
62 | Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Selengkapnya |
63 | Peningkatan Kapasitas TP PKK | selengkapnya |
64 | Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | Selengkapnya |
65 | Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | Selengkapnya |
66 | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Selengkapnya |
67 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Selengkapnya |
68 | Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja | selengkapnya |
69 | Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 | selengkapnya |
70 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 | selengkapnya |
71 | Optimalisasi Tugas Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Selengkapnya |
72 | Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah | Selengkapnya |
73 | Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah | Selengkapnya |
74 | Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Selengkapnya |
75 | Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
76 | Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
77 | Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah | Selengkapnya |
78 | Pemeriksaan Pajak Daerah | Selengkapnya |
79 | Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Selengkapnya |
80 | Penyusunan RKPD 2022 menunggu diterbitkan peraturan Kemendagri RI | Update |
81 | Pengelolaan Arsip Vital | Selengkapnya |
82 | Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI NO. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis | Selengkapnya |
83 | Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan | Selengkapnya |
84 | Manajemen Pengelolaan Arsip | Selengkapnya |
85 | Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
86 | Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah | Selengkapnya |
87 | Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di Pemerintahan | Selengkapnya |
88 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan | Selengkapnya |
89 | Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah | selengkapnya |
90 | Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) | selengkapnya |
91 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 | Selengkapnya |
92 | Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017 | selengkapnya |
93 | Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | selengkapnya |
94 | Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 | selengkapnya |
95 | Pengelolaan Hibah dan Bansos Berdasarkan Permendagri No. 99/2019 Perubahan Kelima Permendagri No. 32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD | Selengkapnya |
96 | Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan | Selengkapnya |
97 | Bimtek Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan | Selengkapnya |
98 | Optimalisasi Administrasi Pertanahan dan Manajemen Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan | selengkapnya |
99 | Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas | Selengkapnya |
100 | Kebijakan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | selengkapnya |
101 | Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
102 | Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat | Selengkapnya |
103 | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja | Selengkapnya |
104 | Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka Kereditnya | Selengkapnya |
105 | Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal | Selengkapnya |
106 | Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah | Selengkapnya |
107 | Bimtek Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah | Selengkapnya |
108 | Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | selengkapnya |
109 | Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020 | Selengkapnya |
110 | Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
111 | Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
112 | Bimtek Pengembangan Kepribadian dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Selengkapnya |
113 | Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Selengkapnya |
114 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | selengkapnya |
115 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Selengkapnya |
116 | Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 | Selengkapnya |
117 | Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 | Selengkapnya |
118 | Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah | Selengkapnya |
119 | Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah | selengkapnya |
120 | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
121 | Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik | Selengkapnya |
122 | Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Selengkapnya |
123 | Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah | Selengkapnya |
124 | Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP) | selengkapnya |
125 | Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | Selengkapnya |
126 | Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Selengkapnya |
127 | Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Selengkapnya |
128 | Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | Selengkapnya |
129 | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Selengkapnya |
130 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas | Selengkapnya |
131 | Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
132 | Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD | Selengkapnya |
133 | Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
134 | Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | selengkapnya |
135 | Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | selengkapnya |
136 | Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD | Selengkapnya |
137 | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional | Selengkapnya |
138 | Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual | Selengkapnya |
139 | Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD dan SKPK | Selengkapnya |
140 | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Selengkapnya |
141 | Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | selengkapnya |
142 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
143 | Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit | Selengkapnya |
144 | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya |
145 | Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah | Selengkapnya |
146 | Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah | Selengkapnya |
147 | Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Dan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 | selengkapnya |
148 | Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 | selengkapnya |
149 | Metode Penyusunan Indikator Kinerja Utama | Selengkapnya |
150 | Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah | Selengkapnya |
151 | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Selengkapnya |
152 | Bimtek Master Of Ceremony (MC) dan Manajemen Protokol Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
153 | Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
154 | Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020) | Selengkapnya |
155 | Arah Kebijakan PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah | Selengkapnya |
156 | Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021 | Selengkapnya |
157 | Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 | Selengkapnya |
158 | Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 | Selengkapnya |
159 | Bimtek Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Ekonomis | Selengkapnya |
160 | Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS | Selengkapnya |
161 | Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 | selengkapnya |
162 | Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 | selengkapnya |
163 | Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) | selengkapnya |
164 | Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 | selengkapnya |
165 | Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD (Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran) | selengkapnya |
166 | Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Selengkapnya |
167 | Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | SELENGKAPNYA |
168 | Bimtek Perencanaan dan Penyusunan RPJMD-RENSTRA PD dan RKPD-RENJA PD | SELENGKAPNYA |
169 | Bimtek Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri No. 2/2018, Permendagri No. 100/2018 Dan Permendagri No. 59/2021 | SELENGKAPNYA |
170 | Bimtek MCP (Monitoring Center For Prevention) Area Manajemen Aparatur Sipil Negara | SELENGKAPNYA |
171 | Bimtek Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 (Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014) | SELENGKAPNYA |
172 | Bimtek Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-KINERJA BKN | SELENGKAPNYA |
173 | Bimtek Praktek Aplikasi Dispakati Dalam Penyusunan PAK Sesuai Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023 dan Praktek Penyusunan SKP Menggunakan Aplikasi E-Kinerja Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 | SELENGKAPNYA |
174 | Bimtek Optimalisasi Tugas dan Fungsi BKPSDM dalam Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Aparatur | SELENGKAPNYA |
175 | Bimtek Perencanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
176 | Bimtek Tehnik Perumusan Penyusunan dan Pembuatan Produk Hukum Desa | Selengkapnya |
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Layanan Online : Kontak an. Arifin. S 0821 123 6666 2 (Telp / WA) 0811 180 721 (Telp) Telp / Faksimile (021) 21478758 Email : lediknas@gmail.com
2 Replies to “TEMA BIMTEK”