Category: BIMTEK | BIMBINGAN TEKNIS PRODUK HUKUM

BIMTEK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMTEK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JADWAL BIMTEK – BIMTEK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah berada pada urutan paling bawah sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/bimtek-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BIMTEK PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

JADWAL BIMTEK – LEDIKNAS BIMTEK PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BIMTEK PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018 Secara umum Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ditinjau dari sifatnya, produk hukum daerah dapat dibagi menjadi dua. Pertama, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Kedua, produk …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/bimtek-pembentukan-produk-hukum-daerah-berdasarkan-permendagri-nomor-120-tahun-2018/

BIMTEK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

BIMTEK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

JADWAL BIMTEK NASIONAL – BIMTEK PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH – LEDIKNAS BIMTEK PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah-daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukumnya sendiri, yang dinamakan Produk Hukum Daerah. Apakah produk hukum daerah itu? Apa saja jenis-jenisnya? Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/bimtek-pembentukan-dan-penyusunan-produk-hukum-daerah/