TEMA BIMTEK NASIONAL

JADWAL BIMTEK NASIONAL, Berikut Lediknas informasikan lampiran TEMA BIMTEK NASIONAL beberapa bidang pada INSTANSI PEMDA Provinsi, Kabupaten dan Kota, adalah sebagai berikut :

catatan : untuk mempermudah pencarian KETIK KATA mengenai materi bimtek yang anda ingin ikuti di kolom CARI pada daftar di bawah ini

DAFTAR JUDULINFORMASIKONTRIBUSI DAN FASILITASKONTAK PENDAFTARAN
NO.DAFTAR TEMA/ JUDULKETERANGAN
1Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Selengkapnya
2Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019Selengkapnya
3Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 Selengkapnya
4Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTPSelengkapnya
5Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan BendaharaSelengkapnya
6Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta PenyampaiannyaSelengkapnya
7Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan BendaharaSelengkapnya
8Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan DaerahSelengkapnya
9Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019selengkapnya
10Pedum APBD 2022 menunggu diterbitkan peraturan Kemendagri RIUpdate
11Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta PenyampaiannyaSelengkapnya
12Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran PembantuSelengkapnya
13Verifikasi dan Rekonsiliasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD/SKPDSelengkapnya
14Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahselengkapnya
15Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelengkapnya
16Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPDSelengkapnya
17Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
18Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
19Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
20Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018Selengkapnya
21Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPDSelengkapnya
22Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
23Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik DaerahSelengkapnya
24Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset DaerahSelengkapnya
25Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPDSelengkapnya
26Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik DaerahSelengkapnya
27Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
28Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
29Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018selengkapnya
30Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah (PP 28/2020)Selengkapnya
31Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerahselengkapnya
32Sensus Barang Milik DaerahSelengkapnya
33Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD)Selengkapnya
34Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi AsetSelengkapnya
35Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)Selengkapnya
36Bimtek PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ ASNSelengkapnya
37Bimtek Analisis KepegawaianSelengkapnya
38Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020selengkapnya
39Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
40Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNSSelengkapnya
41Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
42Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
43Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNSSelengkapnya
44Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020Selengkapnya
45Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah DaerahSelengkapnya
46Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNSSelengkapnya
47Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019selengkapnya
48Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019selengkapnya
49Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)selengkapnya
50Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018Selengkapnya
51Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewanselengkapnya
52Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRDselengkapnya
53Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapatselengkapnya
54Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD selengkapnya
55Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektifselengkapnya
56Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berdasarkan Permendes PDTT No. 13/2020Selengkapnya
57Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019Selengkapnya
58Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018selengkapnya
59Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desaselengkapnya
60Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset DesaSelengkapnya
61Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana DesaSelengkapnya
62Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan AkuntabelSelengkapnya
63Peningkatan Kapasitas TP PKKselengkapnya
64Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di KelurahanSelengkapnya
65Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Selengkapnya
66Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Selengkapnya
67Peningkatan Kapasitas Aparatur DesaSelengkapnya
68Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerjaselengkapnya
69Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017selengkapnya
70Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018selengkapnya
71Optimalisasi Tugas Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Selengkapnya
72Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak DaerahSelengkapnya
73Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan DaerahSelengkapnya
74Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahSelengkapnya
75Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah DaerahSelengkapnya
76Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPDSelengkapnya
77Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi DaerahSelengkapnya
78Pemeriksaan Pajak DaerahSelengkapnya
79Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Selengkapnya
80Penyusunan RKPD 2022 menunggu diterbitkan peraturan Kemendagri RIUpdate
81Pengelolaan Arsip VitalSelengkapnya
82Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI NO. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan StatisSelengkapnya
83Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang KearsipanSelengkapnya
84Manajemen Pengelolaan ArsipSelengkapnya
85Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah DaerahSelengkapnya
86Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu DaerahSelengkapnya
87Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di PemerintahanSelengkapnya
88Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan KeprotokolanSelengkapnya
89Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerahselengkapnya
90Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)selengkapnya
91Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019Selengkapnya
92Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017selengkapnya
93Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerahselengkapnya
94Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017selengkapnya
95Pengelolaan Hibah dan Bansos Berdasarkan Permendagri No. 99/2019 Perubahan Kelima Permendagri No. 32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber Dari APBDSelengkapnya
96Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan Penyelesaian Konflik Sengketa PertanahanSelengkapnya
97Bimtek Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi PertanahanSelengkapnya
98Optimalisasi Administrasi Pertanahan dan Manajemen Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahanselengkapnya
99Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan DinasSelengkapnya
100Kebijakan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahselengkapnya
101Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa PemerintahSelengkapnya
102Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua BaratSelengkapnya
103Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya
104Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka KereditnyaSelengkapnya
105Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang ProfesioanalSelengkapnya
106Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang DaerahSelengkapnya
107Bimtek Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang DaerahSelengkapnya
108Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)selengkapnya
109Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020Selengkapnya
110Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
111Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
112Bimtek Pengembangan Kepribadian dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikSelengkapnya
113Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Selengkapnya
114Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)selengkapnya
115Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Selengkapnya
116Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018Selengkapnya
117Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018Selengkapnya
118Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum DaerahSelengkapnya
119Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerahselengkapnya
120Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
121Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan PublikSelengkapnya
122Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Selengkapnya
123Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal DaerahSelengkapnya
124Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP)selengkapnya
125Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahSelengkapnya
126Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Selengkapnya
127Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)Selengkapnya
128Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018Selengkapnya
129Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)Selengkapnya
130Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan PuskesmasSelengkapnya
131Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaSelengkapnya
132Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKDSelengkapnya
133Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi PemerintahSelengkapnya
134Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPDselengkapnya
135Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDselengkapnya
136Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPDSelengkapnya
137Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan RegionalSelengkapnya
138Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis AkrualSelengkapnya
139Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD dan SKPKSelengkapnya
140Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Selengkapnya
141Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerahselengkapnya
142Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSelengkapnya
143Penyusunan Rencana Strategis Rumah SakitSelengkapnya
144Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019Selengkapnya
145Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing DaerahSelengkapnya
146Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian DaerahSelengkapnya
147Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Dan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018selengkapnya
148Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018selengkapnya
149Metode Penyusunan Indikator Kinerja UtamaSelengkapnya
150Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat DaerahSelengkapnya
151Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan PermukimanSelengkapnya
152Bimtek Master Of Ceremony (MC) dan Manajemen Protokol Pemerintah DaerahSelengkapnya
153Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan DaerahSelengkapnya
154Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020)Selengkapnya

INFORMASI TAMBAHAN BAGI CALON PESERTA

  1. Surat Undangan, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  2. Kegiatan diselenggarakan 4 hari termasuk Check In – Check Out Hotel;
  3. Surat dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  4. Calon Peserta dapat menentukan 1 (satu) Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 (satu) judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan sehingga dapat mengakomodir Bagian-bagian, Sub Bagian serta para Staf Terkait di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  5. Apabila Bapak/ Ibu/ Saudara (i) tidak menemukan Tema Bimtek yang diinginkan, bisa Request Tema/ Judul dengan menghubungi kami;
  6. Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  7. Pendaftaran selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggarakan kegiatan sebesar :

  1. Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  2. Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;

Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:

  1. Akomoasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  2. Pelatihan Selama 2 Hari;
  3. Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  4. Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  5. Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  6. Tas Eksklusif; dan
  7. Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Telp kantor : 021-21478758
Fax : 021-21478758
Handphone : 0821 123 6666 2; 0811 180 721, (an. Arifn. S)
WhatsApp : 0821 123 6666 2
Email : lediknas@gmail.com

SEMOGA BERMANFAAT
HORMAT KAMI LEDIKNAS, TERIMA KASIH.

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/tema-bimtek-nasional/