LENSA DIKLAT NASIONAL | LEDIKNAS – JADWAL BIMTEK NASIONAL
Dalam rangka peningkatan SDM Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna mendukung kebijkan regulasi baru Pemerintah Pusat, berikut Judul Tema Bimbingan Teknis LEDIKNAS selenggarakan.
| NO | JUDUL BIMTEK | KETERANGAN |
|---|---|---|
| - | Optimaliasasi Tata Kelola BUMD dan Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Perjalanan Dinas (Optimalisasi Pelaksanaan Efisiensi APBD 2026) | Selengkapnya |
| - | Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Melaksanakan Kebijakan Efisiensi APBD melalui Trasfer Ke Daerah (TKD) | Selengkapnya |
| - | Penyusunan Evidance Kebutuhan Perencanaan Pembangunan melalui Tambahan Transfer Ke Daerah (TKD) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bentuk Lainnya yang Sah | Selengkapnya |
| - | Strategi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemda (RPJMD, RKPD, RENJA) dalam rangka Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah sesuai Asthacita | Selengkapnya |
| - | Bimtek LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
| - | Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
| - | Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 | Selengkapnya |
| - | Bimtek Prosedur Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan | Selengkapnya |
| - | Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta ASN Instansi Pemerintah sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 | Selengkapnya |
| - | Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP | Selengkapnya |
| - | Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara | Selengkapnya |
| - | Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya | Selengkapnya |
| - | Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara | Selengkapnya |
| - | Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| - | Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | selengkapnya |
| - | Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya | Selengkapnya |
| - | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu | Selengkapnya |
| - | Verifikasi dan Rekonsiliasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD | Selengkapnya |
| - | Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah | selengkapnya |
| - | Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| - | Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD | Selengkapnya |
| - | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
| - | Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
| - | Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif | selengkapnya |
| - | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 | Selengkapnya |
| - | Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra OPD | Selengkapnya |
| - | PP Nomor 28 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
| - | Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
| - | Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah | Selengkapnya |
| - | Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
| - | Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
| - | PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
| - | Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
| - | Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 | selengkapnya |
| - | Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah (PP 28/2020 | Selengkapnya |
| - | Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | selengkapnya |
| - | Sensus Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
| - | Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD) | Selengkapnya |
| - | Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset | Selengkapnya |
| - | Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) | Selengkapnya |
| - | Analisis Kepegawaian | Selengkapnya |
| - | Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 | selengkapnya |
| - | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
| - | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai ASN dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS | Selengkapnya |
| - | Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 | Selengkapnya |
| - | Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| - | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | selengkapnya |
| - | Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Selengkapnya |
| - | Penyusunan Sistem Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP | Selengkapnya |
| - | Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Perpres 46 Tahun 2025 | Selengkapnya |
| - | Bimtek Sistem Aplikasi E-BLUD | Selengkapnya |
| - | Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Tingkat Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimbingan Teknis “Manajemen Kinerja” | Selengkapnya |
| - | Transparansi, Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI | Selengkapnya |
| - | Bimbingan Teknis “KEPROTOKOLAN” | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penyelenggaraan Keprotokolan | Selengkapnya |
| - | Aktualisasi Penerapan dan Pelaporan SPM Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 | Selengkapnya |
| - | Pedoman Penyusunan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 | Selengkapnya |
| - | Pencegahan dan Deteksi Dini Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Selengkapnya |
| - | Pelaksanaan dan Penginputan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan TRANTIBUMLINMAS | Selengkapnya |
| - | Pelaksanaan dan Penginputan SPM Sub Urusan Pendidikan | Selengkapnya |
| - | Pelaksanaan dan Penginputan SPM Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Selengkapnya |
| - | Pelaksanaan dan Penginputan SPM Sub Urusan Kesehatan | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Tehnik Perumusan Penyusunan dan Pembuatan Produk Hukum Desa | Selengkapnya |
| - | Bimtek Perencanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| - | Optimalisasi Tugas dan Fungsi BKPSDM dalam Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Aparatur | Selengkapnya |
| - | Praktek Aplikasi Dispakati Dalam Penyusunan PAK Sesuai Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023 dan Praktek Penyusunan SKP Menggunakan Aplikasi E-Kinerja Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
| - | Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-KINERJA BKN | Selengkapnya |
| - | Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 (Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014) | Selengkapnya |
| - | MCP (Monitoring Center For Prevention) Area Manajemen Aparatur Sipil Negara | Selengkapnya |
| - | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri No. 2/2018, Permendagri No. 100/2018 Dan Permendagri No. 59/2021 | Selengkapnya |
| - | Perencanaan dan Penyusunan RPJMD-RENSTRA PD dan RKPD-RENJA PD | Selengkapnya |
| - | Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| - | Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Selengkapnya |
| - | Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD (Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran) | selengkapnya |
| - | Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 | selengkapnya |
| - | Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam SIPD RI | selengkapnya |
| - | Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 | Selengkapnya |
| - | Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 | Selengkapnya |
| - | Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS | Selengkapnya |
| - | Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Ekonomis | Selengkapnya |
| - | Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 | Selengkapnya |
| - | Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 | Selengkapnya |
| - | Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021 | Selengkapnya |
| - | Arah Kebijakan PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah | Selengkapnya |
| - | Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020) | Selengkapnya |
| - | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
| - | Master Of Ceremony (MC) dan Manajemen Protokol Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| - | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Selengkapnya |
| - | Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah | Selengkapnya |
| - | Penyusunan Indikator Kinerja Utama | Selengkapnya |
| - | Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 | selengkapnya |
| - | Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah | Selengkapnya |
| - | Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah | Selengkapnya |
| - | Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya |
| - | Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit | Selengkapnya |
| - | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| - | Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | selengkapnya |
| - | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Selengkapnya |
| - | Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual | Selengkapnya |
| - | Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD | Selengkapnya |
| - | Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | selengkapnya |
| - | Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | selengkapnya |
| - | Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
| - | Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
| - | Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Selengkapnya |
| - | Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Selengkapnya |
| - | Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | Selengkapnya |
| - | Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP) | selengkapnya |
| - | Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Selengkapnya |
| - | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | selengkapnya |
| - | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Selengkapnya |
| - | Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 | Selengkapnya |
| - | Pembentukan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 | Selengkapnya |
| - | Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah | selengkapnya |
| - | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| - | Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik | Selengkapnya |
| - | Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Selengkapnya |
| - | Pengawasan dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah | Selengkapnya |
| - | Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | selengkapnya |
| - | Penyusunan RBA BLUD | Selengkapnya |
| - | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
| - | Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
| - | Pengembangan Kepribadian dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Selengkapnya |
| - | Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 201 | Selengkapnya |
| - | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan | selengkapnya |
| - | Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD | selengkapnya |
| - | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat | selengkapnya |
| - | Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD | selengkapnya |
| - | Teknis dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis dan Efektif | selengkapnya |
| - | Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
| - | Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | selengkapnya |
| - | Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desa | selengkapnya |
| - | Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa | Selengkapnya |
| - | Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa | Selengkapnya |
| - | Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Selengkapnya |
| - | Peningkatan Kapasitas TP PKK | selengkapnya |
| - | Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Selengkapnya |
| - | Pembentukan dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | Selengkapnya |
| - | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Selengkapnya |
| - | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Selengkapnya |
| - | Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja | selengkapnya |
| - | Optimalisasi Tugas Fungsi, Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya BUMDes | Selengkapnya |
| - | Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah | Selengkapnya |
| - | Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah | Selengkapnya |
| - | Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| - | Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| - | Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan PP 55 Tahun 2016 Serta Permendagri 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah | Selengkapnya |
| - | Pemeriksaan Pajak Daerah | Selengkapnya |
| - | Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Selengkapnya |
| - | Pengelolaan Arsip Vital | Selengkapnya |
| - | Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan | Selengkapnya |
| - | Manajemen Pengelolaan Arsip | Selengkapnya |
| - | Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| - | Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking di dalam Acara Formal dan Non Formal dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan dalam Pelayanan Tamu Daerah | Selengkapnya |
| - | Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di Pemerintahan | Selengkapnya |
| - | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) diBidang Humas dan Keprotokolan | Selengkapnya |
| - | Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah | selengkapnya |
| - | Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) | selengkapnya |
| - | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 | Selengkapnya |
| - | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | selengkapnya |
| - | Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 | selengkapnya |
| - | Pengelolaan Hibah dan Bansos Berdasarkan Permendagri No. 99/2019 Perubahan Kelima Permendagri No. 32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD | Selengkapnya |
| - | Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional dan Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan | Selengkapnya |
| - | Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan | Selengkapnya |
| - | Optimalisasi Administrasi Pertanahan dan Manajemen Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan | selengkapnya |
| - | Bentuk, Transformasi dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas | Selengkapnya |
| - | Regulasi Baru Perjalanan Dinas Yang Bersumber dari APBD dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | selengkapnya |
| - | Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
| - | Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat | Selengkapnya |
| - | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja | Selengkapnya |
| - | Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsional Satpol PP dan Angka Kereditnya | Selengkapnya |
| - | Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal | Selengkapnya |
| - | Sinergitas dan Regulasi Perencanaan dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah | Selengkapnya |
Kontak Informasi dan Pendaftaran an. Arifin. S Call-SMS-WA: 082112366662; 0811180721 | Kantor: 021-21478758; Email: lediknas[@]gmail.com ****Adapun jika kurang jelas silahkan ditanyakan****
