JADWAL BIMTEK NASIONAL – LEDIKNAS
Jadwal Bimtek Bulan November, Berikut ini kami informasikan Jadwal Bimtek Bulan November bagi ASN/ DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Meliputi bidang Bimtek Keuangan, Bimtek Kepegawaian, Bimtek Aset Daerah, Bimtek Desa, Bimtek Pajak/ Perpajakan selengkapnya dibawah ini
Klik Linknya untuk melihat daftar Materi Bimtek dan Jadwal
- Bimtek Keuangan
- Bimtek Aset Daerah
- Bimtek DPRD/SETWAN
- Bimtek Kepegawaian
- Bimtek Kec/Distrik/Desa/Kampung
- Bimtek Pajak
- Bimtek Kearsipan
- Bimtek Humas Protokol
- Bimtek Perencanaan
- Bimtek Hibah Bansos
- Bimtek Pertanahan
- Bimtek Pengadaan Barang Jasa
- Bimtek Satpol PP
- Bimtek Tata Ruang
- Bimtek BLUD
- Materi Bidang Lainnya
- Bimtek Zona Bumdes
- Bimtek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Semua Materi Bimtek
Daftar MATERI BIMTEK NASIONAL 2020
Jadwal Bimtek Aset Daerah, Jadwal Bimtek Kepegawaian Tahun 2020, Bimtek Pajak Materi Perpajakan, Bimtek Diklat Kepegawaian, Info Jadwal Bimtek Perencanaan Tahun 2020
Info : Untuk mempermudah Pencarian Ketik Kata mengenai materi judul yang Bapak/Ibu/Saudara(i) ingin ikuti pada kolom CARI daftar di bawah ini !
NO. | MATERI TEMA/ JUDUL | KETERANGAN |
---|---|---|
1. | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 | Selengkapnya |
2. | Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah | Selengkapnya |
3. | Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019 | Selengkapnya |
4. | Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD | Selengkapnya |
5. | Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah | Selengkapnya |
6. | Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah | Selengkapnya |
7. | Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka Kereditnya | Selengkapnya |
8. | Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Selengkapnya |
9. | Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal | Selengkapnya |
10. | Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP | Selengkapnya |
11. | Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
12. | Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Selengkapnya |
13. | Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah | Selengkapnya |
14. | Peningkatan Tupoksi Aparatur Dinas Pendidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Yang Prima, Akuntabel Dan Transparan | Selengkapnya |
15. | Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Selengkapnya |
16. | Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Selengkapnya |
17. | Pengelolaan Sampah Menuju Kota Bersih | Selengkapnya |
18. | Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
19. | Manajemen Ketahanan Pangan Dan Gizi Berbasis Kemandirian Dan Ketahanan Pangan | Selengkapnya |
20. | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 | Selengkapnya |
21. | Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 | Selengkapnya |
22. | Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
23. | Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 | Selengkapnya |
24. | Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD | Selengkapnya |
25. | Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
26. | Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah | Selengkapnya |
27. | Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
28. | Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
29. | Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara | Selengkapnya |
30. | Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara | Selengkapnya |
31. | Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya | Selengkapnya |
32. | Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
33. | Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Selengkapnya |
34. | Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNS | Selengkapnya |
35 | Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | Selengkapnya |
36. | Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) | Selengkapnya |
37. | Pengelolaan Arsip Vital | Selengkapnya |
38. | Manajemen Bencana | Selengkapnya |
39. | Metode Penyusunan Indikator Kinerja Utama | Selengkapnya |
40. | Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD | Selengkapnya |
41. | Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
42. | Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Selengkapnya |
43. | Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa | Selengkapnya |
44. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Selengkapnya |
45. | Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi | Selengkapnya |
46. | Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Ri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Permendagri Ri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD | Selengkapnya |
47. | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS | Selengkapnya |
48. | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
49. | Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) | Selengkapnya |
50. | Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di Pemerintahan | Selengkapnya |
51. | Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan Penyelesain Konflik Sengketa Pertanahan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 | Selengkapnya |
52. | Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah | Selengkapnya |
53. | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas | Selengkapnya |
54. | Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI NO. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis | Selengkapnya |
55. | Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD | Selengkapnya |
56. | Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa | Selengkapnya |
57. | Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 | Selengkapnya |
58. | Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 | Selengkapnya |
59. | Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Selengkapnya |
60. | Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah | Selengkapnya |
61. | Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 | Selengkapnya |
62. | Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik | Selengkapnya |
63. | Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah | Selengkapnya |
64. | Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah | Selengkapnya |
65. | Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | Selengkapnya |
66. | Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNS | Selengkapnya |
67. | Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 | Selengkapnya |
68. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Selengkapnya |
69. | Optimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bansos | Selengkapnya |
70. | Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan | Selengkapnya |
71. | Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting | Selengkapnya |
72. | Bimtek Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah | Selengkapnya |
73. | Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas | Selengkapnya |
74. | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan | selengkapnya |
75. | Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD | selengkapnya |
76. | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat | selengkapnya |
77. | Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD | selengkapnya |
78. | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja | Selengkapnya |
79. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan | Selengkapnya |
80. | Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
81. | Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 | selengkapnya |
82. | Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | selengkapnya |
83. | Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah | selengkapnya |
84. | Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | selengkapnya |
85. | Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) | selengkapnya |
86. | Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | selengkapnya |
87. | Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) | Selengkapnya |
88. | Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
89. | Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD | Selengkapnya |
90. | Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | Selengkapnya |
91. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Selengkapnya |
92. | Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) | Selengkapnya |
93. | Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset | Selengkapnya |
94. | Sensus Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
95. | Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | selengkapnya |
96. | Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | selengkapnya |
97. | Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja | selengkapnya |
98. | Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | selengkapnya |
99. | Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif | selengkapnya |
100. | Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektif | selengkapnya |
101. | Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 | selengkapnya |
102. | Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017 | selengkapnya |
103. | Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | selengkapnya |
104. | Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP) | selengkapnya |
105. | Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Dan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 | selengkapnya |
106. | Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 | selengkapnya |
107. | Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | selengkapnya |
108. | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | selengkapnya |
109. | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 | selengkapnya |
110. | Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 | Selengkapnya |
111. | Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 | selengkapnya |
112. | Kebijakan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | selengkapnya |
113. | Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 | selengkapnya |
114. | Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | selengkapnya |
115. | Manajemen Pengelolaan Arsip | Selengkapnya |
116. | Pemeriksaan Pajak Daerah | Selengkapnya |
117. | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Selengkapnya |
118. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Selengkapnya |
119. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
120. | Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 | Selengkapnya |
121. | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya |
122. | Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 | selengkapnya |
123. | Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 | selengkapnya |
124. | Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah | selengkapnya |
125. | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 | Selengkapnya |
126. | Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Selengkapnya |
127. | Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020 | Selengkapnya |
128. | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Selengkapnya |
129. | Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | Selengkapnya |
130. | Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual | Selengkapnya |
131. | Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
132. | Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah | Selengkapnya |
133. | Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
134. | Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat | Selengkapnya |
135. | Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
136. | Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | selengkapnya |
137. | Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | Selengkapnya |
138. | Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Selengkapnya |
139. | Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD | Selengkapnya |
140. | Bimtek Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan | Selengkapnya |
141. | Bimtek Pengembangan Kepribadian dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Selengkapnya |
142. | Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah | Selengkapnya |
143. | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional | Selengkapnya |
144. | Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 | Selengkapnya |
145. | Peningkatan Kapasitas TP PKK | selengkapnya |
146. | Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desa | selengkapnya |
147. | Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah | selengkapnya |
148. | Optimalisasi Administrasi Pertanahan dan Manajemen Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan | selengkapnya |
149. | Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 | selengkapnya |
150. | Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD dan SKPK | Selengkapnya |
151. | Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit | Selengkapnya |
152. | Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD) | Selengkapnya |
153. | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu | Selengkapnya |
154. | Verifikasi dan Rekonsiliasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD/SKPD | Selengkapnya |
155. | Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 | Selengkapnya |
156. | Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
157. | BImtek Analisis Kepegawaian | Selengkapnya |
Kegiatan akan diselenggarakan pada, jadwal november
NO | BIMTEK NOVEMBER 2024 | LOKASI-TEMPAT |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 4-7 Nov’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 7-10 Nov’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 11-14 Nov’2024 | SURABAYA |
4 | Kamis-Minggu, 14-17 Nov’2024 | BALI |
5 | Senin-Kamis, 18-21 Nov’2024 | BANDUNG |
6 | Kamis-Minggu, 21-24 Nov’2024 | BALI |
7 | Rabu-Sabtu, 27-30 Nov’2024 | JAKARTA |
Jadwal lainnya : Periode I : JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI. Periode II : JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran masing-masing Instansi sebesar :
- Kontribusi Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
- Kontribusi Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
- Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
- Pelatihan Selama 2 Hari;
- Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
- Softcopy Materi Berupa Flashdisk/Vcd;
- Tas Eksklusif; dan
- Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Informasi Tambahan :
- Surat undangan dan jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
- Surat dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
- Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
- Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
Untuk Informasi Lebih Lanjut Dapat Menghubungi Kontak kami : kantor tlp/fax : 021-21478758, Handphone : 0821 123 6666 2 (WA/telp); 0811 180 721, (an. Arifin. S), Email : lediknas@gmail.com
HORMAT KAMI LEDIKNAS, TERIMA KASIH.
One Reply to “Jadwal Bimtek Bulan November”