Category: BIMTEK PAJAK

Bimtek PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bimtek PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

JADWAL BIMTEK NASIONAL | BIMTEK PP NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/bimtek-pp-nomor-35-tahun-2023-tentang-ketentuan-umum-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/

Bimtek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2021

Bimtek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2021

LEDIKNAS – BIMTEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 2021 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 114, pasal 176,dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/bimtek-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-dalam-rangka-mendukung-kemudahan-berusaha-dan-layanan-daerah-berdasarkan-pp-nomor-10-tahun-2021/

BIMTEK PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

JADWAL BIMTEK NASIONAL – BIMTEK PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH Kepada Yth : Gubernur/ Bupati/ Walikota; Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota; Sekretaris DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota; Kepala OPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota; Camat, Kepala Desa/ Kepala Distrik; Direktur RSU/ RSUD; dan Lembaga Pemerintah Lainnya. di,- Seluruh Indonesia Tujuan pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/bimtek-pemeriksaan-pajak-daerah/

JADWAL BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK

JADWAL BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK

LEDIKNAS, JADWAL BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi. hasil penerimaan pajak dan retribusi saat ini diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Salah satu penyebabnya karena potensi pajak dan retribusi …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/jadwal-bimtek-pajak-daerah-untuk-meningkatkan-pad/

JADWAL BIMTEK PERPAJAKAN

JADWAL BIMTEK PERPAJAKAN

LEDIKNAS, JADWAL BIMTEK PERPAJAKAN Untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah yang lebih baik, sudah sepatutnya penertiban-penertiban dalam pemungutan pajak harus di benahi, melakukan berbagai upaya untuk meminimaliskan faktor faktor yang menjadi penyebab permasalahan-permasalahan dalam pajak daerah, salah satunya mensosialisasikan kepada masyarakat akan kepentingan dari pajak tersebut, yang tidak lain untuk meningkatkan pembangunan dan …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/jadwal-bimtek-pajak-daerah/

BIMTEK OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

BIMTEK OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGGALIAN PAJAK DAERAH

LEDIKNAS, JADWAL BIMTEK OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Reformasi manajemen keuangan negara meliputi : perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan auditing. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara yang baik telah diperkenalkan, antaralain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, proporsionalitas, transparansi dan profesinalitas. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan teknis dan manajerial yang baik serta pengetahuan yang cukup tentang aturan aturan …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/bimtek-optimalisasi-pemungutan-dan-penggalian-pajak-daerah/