557 - kali dilihat

JADWAL BIMTEK KEUANGAN DAERAH

JADWAL BIMTEK KEUANGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK NASIONAL

MATERI BIMTEK DAN JADWAL

Jadwal Pelatihan Bimtek Keuangan, berikut kami lampirkan daftar materi BIMTEK KEUANGAN yang akan kami selenggarakan, daftar di bawah ini mencakup beberapa bidang pada pemerintahan daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

MATERI KEUANGANMATERI ASETMATERI KEPEGAWAIANMATERI DPRDMATERI DESAMATERI PERPAJAKANMATERI KEARSIPANMATERI HUMAS PROTOKOLMATERI PEMDA LAINNYA

MATERI BIDANG KEUANGAN

NO.TEMA BIMTEK KEUANGAN/UMUMKET./LINK
1Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019Selengkapnya
2Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018Selengkapnya
3Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPDSelengkapnya
4Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTPSelengkapnya
5Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019Selengkapnya
6Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018Selengkapnya
7Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Selengkapnya
8Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaSelengkapnya
9Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta PenyampaiannyaSelengkapnya
10Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan BendaharaSelengkapnya
11Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
12Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan BendaharaSelengkapnya
13Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKDSelengkapnya
14Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-BaugdetingSelengkapnya
15Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan KorupsiSelengkapnya
16Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPDSelengkapnya
17Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi PemerintahSelengkapnya
18Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerahbelum ada link
19Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerahbelum ada link
20Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPDselengkapnya
21Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahselengkapnya
22Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDselengkapnya
23Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)selengkapnya
24Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPDSelengkapnya
25Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerahselengkapnya
26Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
27Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)selengkapnya
28Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSelengkapnya
29Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Selengkapnya

BIDANG ASET DAERAH

NO.TEMA BIMTEK ASETKET./LINK
1Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPDSelengkapnya
2Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik DaerahSelengkapnya
3Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset DaerahSelengkapnya
4Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik DaerahSelengkapnya
5Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
6Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016Selengkapnya
7Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)Selengkapnya
8Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi AsetSelengkapnya
9Sensus Barang Milik DaerahSelengkapnya
10Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerahselengkapnya
11Pemeriksaan Aset Tetapbelum ada link
12Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
13Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018selengkapnya
NOTEMA BIMTEK KEPEGAWAIANKET./LINK
1Sosialisasi Perka BKN No. 2/2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNSSelengkapnya
2Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNSSelengkapnya
3Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
4Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan Kepala BKN No. 3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
5Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019Selengkapnya
6Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
7Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (Anjab) Bagi PNSSelengkapnya
8Analisis Beban Kerja (ABK) Dan Evaluasi Jabatan Serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/ Lembaga/ Instansibelum ada link
9Peningkatan Wawasan Keterampilan Serta Sikap Bagi PNS Menghadapi Masa Pra Dan Pasca Pensiunbelum ada link
10Standar Pelayanan Penggajian Dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum ada link
11Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Masyarakat belum ada link
12Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Berdasarkan PERKA BKN Nomor 3 Tahun 2016belum ada link
13Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatus Sipil Negara Sesuai Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016belum ada link
14Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
15Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah DaerahSelengkapnya
16Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)selengkapnya
17Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019selengkapnya
18Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019selengkapnya

MATERI BIMTEK DPRD/SEKRETARIAT DPRD

NOTEMA BIMTEKKET./LINK
1Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018Selengkapnya
2Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewanselengkapnya
3Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRDselengkapnya
4Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapatselengkapnya
5Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD selengkapnya
6Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD belum ada link
7Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program Legislasi Daerah belum ada link
8Optimalisasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Bidang Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan Yang Berorientasi Pada Kepentingan Rakyatbelum ada link
9Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektifselengkapnya

Materi Bidang Desa/Kampung, Kecamatan/Distrik

NO.TEMA BIMTEK DESAKET./LINK
1Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana DesaSelengkapnya
2Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Selengkapnya
3Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan DesaSelengkapnya
4Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014 tanpa link
5Bimtek Desa Dalam Mendorong Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Profesional Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Madani Berkesejahteraan Sosial tanpa link
6Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan/ Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah tanpa link
7Pedoman Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perancanaan Tata Ruang Daerah tanpa link
8Bimtek Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desatanpa link
9Bimtek Peranan Pemerintah Kecamatan terhadap Pengesahan Peraturan di Desa Tentang APBDesatanpa link
10Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasitanpa link
11Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa serta Tata Cara Penyusunan, Perencanaan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desatanpa link
12Peranan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada kantor Kecamatan dan Desa Khususnya Manajemen dan Tata Kelola Keuangan Desatanpa link
13Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Selengkapnya
14Peningkatan Kapasitas Aparatur DesaSelengkapnya
15Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerjaselengkapnya
16Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017selengkapnya
17Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018selengkapnya
18Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018selengkapnya
19Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)Selengkapnya
NOTEMA BIMTEK PERPAJAKANKET./LINK
1Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan DaerahSelengkapnya
2Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak DaerahSelengkapnya
3Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahSelengkapnya
4Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah DaerahSelengkapnya
5Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan PP No. 55/2016 Serta Permendagri No. 105/2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi DaerahSelengkapnya
6Sosialisasi PMK No. 39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima Atas PMK No. 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakanbelum ada link
7Pemeriksaan Pajak DaerahSelengkapnya
NO.TEMA BIMTEK KEARSIPANKET./LINK
1.Pengelolaan Arsip VitalSelengkapnya
2.Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka Anri No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan StatisSelengkapnya
3.Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 135/2017 Perubahan Atas Permendagri No. 78/2012 Serta PP No. 28/2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009 Tentang KearsipanSelengkapnya
4.Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012Selengkapnya
5.Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan Dan Penyelamatan Arsip Vital Khusus Pemerintah Daerahbelum ada link
6.Manajemen Pengelolaan ArsipSelengkapnya
NO.TEMA BIMTEK HUMAS PROTOKOLKET./LINK
1Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu DaerahSelengkapnya
2Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di PemerintahanSelengkapnya
3Manajemen Kehumasan Di Instansi Pemerintahtanpa link
4Strategi Keprotokoleran Dan Kehumasan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tanpa link
5Membangun Hubungan Kerjasama Humas Dan Media Dalam Membangun Informasi Publik tanpa link
6Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan KeprotokolanSelengkapnya
BidangDaftar TemaKet./Link
LKJIP LPPDPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)selengkapnya
LPPDPenyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Selengkapnya
INOVASI DAERAHPenerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing DaerahSelengkapnya
PDAMPeningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Selengkapnya
PRODUK HUKUMPedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum DaerahSelengkapnya
PRODUK HUKUMPembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015Selengkapnya
SPMPelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018Selengkapnya
SPMStandar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan PuskesmasSelengkapnya
DPKPKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan PermukimanSelengkapnya
PERJADINBentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan DinasSelengkapnya
HIBAH BANSOSEfektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri RI No. 13/2018 Perubahan Ketiga Permendagri RI No. 32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBDSelengkapnya
HIBAH BANSOSOptimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan BansosSelengkapnya
KEPENDUDUKANInovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan PublikSelengkapnya
TATISTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012Selengkapnya
TATA RUANGSinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang DaerahSelengkapnya
TATA RUANGPermendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang DaerahSelengkapnya
KESEHATANStandar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan PuskesmasSelengkapnya
KEBENCANAANPenyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)Selengkapnya
KEBENCANAANManajemen BencanaSelengkapnya
BLUDPenerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)selengkapnya
PTSPInovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP)selengkapnya
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2019
JADWAL JULI - DESEMBER 2019
Juli 2019Agustus 2019September 2019Oktober 2019November 2019Desember 2019
ANGK.JULI PERIODE II TA. 2019
I03 - 06 Juli 2019 di Hotel Arcadia - Jakarta
II10 - 13 Juli 2019 di Hotel Grand Tebu - Bandung
III17 - 20 Juli 2019 di Hotel Cavinton - Yogyakarta
IV22 - 25 Juli 2019 di Hotel Fashion - Bali
V24 - 27 Juli 2019 di Hotel Arthama - Makassar
VI31 Juli - 03 Agustus 2019 di Hotel Sparks - Jakarta
ANGK.AGUSTUS PERIODE II TA. 2019
I6 - 9 Agustus 2019 di Hotel Sparks - Jakarta
II13 - 16 Agustus 2019 di Hotel Grand Tebu - Bandung
III19 - 22 Agustus 2019 di Hotel Cavinton - Yogyakarta
IV21 - 24 Agustus 2019 di Hotel Fashion - Bali
V26 - 29 Agustus 2019 di Hotel Arthama - Makassar
VI28 - 31 Agustus 2019 di Hotel Arcadia - Jakarta
ANGK.SEPTEMBER PERIODE II TA. 2019
I4 - 7 September 2019 di Hotel Arcadia - Jakarta
II11 - 14 September 2019 di Hotel Grand Tebu - Bandung
III18 - 21 September 2019 di Hotel Cavinton - Yogyakarta
IV23 - 26 September 2019 di Hotel Fashion - Bali
V25 - 28 September 2019 di Hotel Arthama - Makassar
VI30 September - 03 Oktober 2019 di Hotel Sparks - Jakarta
ANGK.OKTOBER PERIODE II TA. 2019
I2 - 5 Oktober 2019 di Hotel Sparks - Jakarta
II9 - 12 Oktober 2019 di Hotel Grand Tebu - Bandung
III16 - 19 Oktober 2019 di Hotel Cavinton - Yogyakarta
IV21 - 24 Oktober 2019 di Hotel Fashion - Bali
V23 - 26 Oktober 2019 di Hotel Arthama - Makassar
VI28 - 31 Oktober 2019 di Hotel Arcadia - Jakarta
ANGK.NOVEMBER PERIODE II TA. 2019
I5 - 8 November 2019 di Hotel Arcadia - Jakarta
II11 - 14 November 2019 di Hotel Grand Tebu - Bandung
III13 - 16 November 2019 di Hotel Cavinton - Yogyakarta
IV18 - 21 November 2019 di Hotel Fashion - Bali
V20 - 23 November 2019 di Hotel Arthama - Makassar
VI27 - 30 November 2019 di Hotel Sparks - Jakarta
ANGK.DESEMBER PERIODE II TA. 2019
I2 - 5 Desember 2019 di Hotel Arcadia - Jakarta
II4 - 7 Desember 2019 di Hotel Arcadia - Jakarta
III9 - 12 Desember 2019 di Hotel Sparks - Jakarta
IV11 - 14 Desember 2019 di Hotel Sparks - Jakarta

REQUEST ACARA PELATIHAN ANDA
Calon peserta dengan jumlah minimal 10 orang dapat menentukan kegiatan sendiri, sbb :

Tentukan JUDUL BIMTEK;
Tentukan JADWAL BIMTEK;
Tentukan LOKASI KEGIATAN.

Rekomendasi Lokasi/Daerah : Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Semarang, Yogyakarta, Lombok, Makassar, Bali, Manado, Batam, Medan, Samarinda, Jayapura, ataupun Ibukota Provinsi masing-masing.

INFORMASI DAN PENDAFTARAN PESERTA PELATIHAN BIMTEK :
Surat dapat kami kirim melalui Fax/ Pos/ Email/ WhatsApp.

Telepon. 021-21478758; Faksimile. 021-21478758.
Layanan Kontak 082112366662 (Tlp/Sms/WA); 0811180721 (Tlp/Sms)
Email lediknas@gmail.com

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LENSA DIKLAT NASIONAL
LEDIKNAS

PROFIL

PENGANTAR

Suatu komitmen kolektif dan kebanggaan atas kesempatan untuk mendukung pengembangan SDM serta akselarasi pembangunan nasional. Disamping itu perbaikan, pengembangan serta pembangunan tidak hanya harus dibebankan kepada pemerintah, namun semua stakeholder mesti terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata.

Kelahiran Lembaga LENSA Diklat Nasional (LEDIKNAS) dalam kerangka untuk mengawal proses perjalanan dan tujuan berbangsa kita.
Membangun bangsa harus dimaknai sebagai cita-cita besar kemerdekaan berlandaskan UU 1945 dan PANCASILA dalam kerangka bangsa BHINEKA TUNGGAL IKA.

LEMBAGA LEDIKNAS diharapkan mampu menjembatani dan memberikan Kontribusi nyata sesuai Visi Bersama LEDIKNAS Menghadapi Persaingan dan Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

LEMBAGA LENSA Diklat Nasional atau disebut LEDIKNAS adalah Lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Pengembagan SDM yang pelaksanaannya dalam format teknis antara lain:  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT); BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK); WORKSHOP; SEMINAR; LOKAKARYA; TEMU WICARA; KONSULTASI.

LEMBAGA LEDIKNAS dalam pendiriannya bertujuan membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM dan mensosialisasikan serta mensikronisasikan antara kebijakan-kebijakan terbaru Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

LEMBAGA LEDIKNAS dalam melaksanakan kegiatan, bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta baik secara kelembagaan maupun non kelembagaan dalam arti didukung pemateri atau narasumber yang ahli dibidang masing-masing.

DEFINISI, TUJUAN DAN SASARAN PELATIHAN BIMTEK

Bimtek adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.

Tujuan Bimtek adalah Menigkatkan profesionalisme dan kompetensi  ASN dalam perkembangan dan persaingan SDM Indonesia; meningkatkan prestasi kerja ASN berbasis kompetensi; meningkatkan kerjasama dan koordinasi ASN dalam pelayanan publik dasar; Meningkatkan tata kelola keuangan maupun kepegawaian ASN dalam terwujudnya Government dan Governance. Sasaran yang ingin dicapai setelah mengikuti Bimtek adalah memahami dan menerakan aturan-aturan yang ada terkait Tupoksi ASN di lapangan.

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/jadwal-bimtek-keuangan/

1 ping

  1. […] INFO PELATIHAN BIMTEK KEUANGAN […]

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.