Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintahan Desa guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Pemerintah Pusat, kami Lembaga LEDIKNAS menyelenggarakan dan mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Bimtek Desa atau Bimtek Keuangan Desa dengan tema-tema pilihan sebagai berikut:
PENDAFTARAN SERTA KONTAK PANITIA BIMTEK DESA
- Konfirmasi dengan menghubungi kontak panitia melalui TELP, WA, SMS;
- Selanjutnya SURAT UNDANGAN RESMI & JADWAL-SUSUNAN ACARA kami kirim EMAIL, FAX, WA;
- Selanjutnya calon peserta mengirim daftar nama peserta melalui EMAIL, FAX, WA;
- Dapatkan form disini FORMULIR ISIAN PESERTA;
- Konfirmasi paling lambat 3 hari sebelum kegiatan.
- Info tambahan: peserta dapat memilih 1 atau lebih dari 1 judul bimtek untuk digabung dalam 1 kegiatan.
an. Arifin. S Call-SMS-WA: 082112366662; 0811180721 | Kantor: 021-21478758; Email: lediknas@gmail.com ****Adapun jika kurang jelas silahkan ditanyakan****
NO. | JUDUL BIMTEK DESA | KET./LINK |
---|---|---|
– | Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa | Selengkapnya |
– | Kebijakan Tugas dan Fungsi BPD dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa | Selengkapnya |
– | Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa | Selengkapnya |
– | Penyusunan, Perencanaan dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) | Selengkapnya |
– | Desa Dalam Mendorong Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional Demi Terwujudnya Masyarakat yang Madani Berkesejahteraan Sosial | Selengkapnya |
– | Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah | Selengkapnya |
– | Pedoman Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Perancanaan Tata Ruang Daerah Desa | Selengkapnya |
– | Bimtek Kebijakan Tugas dan Fungsi BPD Sesuai UU 6 Tahun 2014 tentang Desa | Selengkapnya |
– | Bimtek Peranan Pemerintah Kecamatan terhadap Pengesahan Peraturan di Desa Tentang APBDesa | Selengkapnya |
– | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi | Selengkapnya |
– | Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes serta Tata Cara Penyusunan, Perencanaan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) | Selengkapnya |
– | Peranan Fungsi Manajemen Pada kantor Kecamatan dan Desa Khususnya Manajemen dan Tata Kelola Keuangan Desa | Selengkapnya |
– | Pembentukan dan Penguatan Manajemen BUMDES | Selengkapnya |
– | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Selengkapnya |
– | Pengembangan SDM Kecamatan dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja | selengkapnya |
– | Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 | selengkapnya |
– | Pengelolaan Keuangan Desa dan Laporan Pertanggungjawabannya Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | selengkapnya |
– | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 | selengkapnya |
– | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Selengkapnya |
– | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 | Selengkapnya |
– | Optimalisasi Tugas dan Fungsi BPD dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Selengkapnya |
– | Peningkatan Kapasitas TP PKK | selengkapnya |
– | Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desa | selengkapnya |
– | Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berdasarkan Permendes PDTT No. 13/2020 | Selengkapnya |
– | Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
– | Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 | Selengkapnya |
– | Bimtek Tehnik Perumusan Penyusunan dan Pembuatan Produk Hukum Desa | Selengkapnya |