Pelatihan Bimtek Pemerintahan Daerah

Pelatihan Bimtek Pemerintahan Daerah

Agenda : Bimtek Keuangan Daerah, Bimtek Kepegawaian, Bimtek Aset Daerah, Bimtek Pajak, Bimtek Kearsipan, Bimtek Pertanahan di Lingkup Pemerintahan Daerah Se-Provinsi Papua

Kepada yth : Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Kepala Kampung Kabupaten dan Kota Seluruh Provinsi Papua

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Daerah, ASN, Aparat Kampung guna mendukung kebijakan serta Regulasi baru Pemerintah Pusat, kami LEDIKNAS menyelenggarakan dan mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten dam Kota seluruh Provinsi Papua untuk mengikuti BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK NASIONAL), diantaranya Bimtek Keuangan Daerah, Bimtek Kepegawaian, Diklat Bimtek Kepegawaian Kabupaten Deiyai, Bimtek Aset Daerah, Bimtek Pajak, Bimtek Kearsipan, Bimtek Pertanahan Setda Kabupaten Manokwari dan Bimtek tentang Pemerintahan Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kota Jayapura. Kegiatan Bimtek Pemda Kabupaten Deiyai

Berikut kami informasikan Materi Judul Bimtek Diklat Pengelolaan Keuangan, Diklat seputaran Manajemen Administrasi Kepegawaian, Diklat Bimtek tentang Barang Milik Daerah (BMD) Diklat Aset Daerah serta Biaya Kegiatan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara(i) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten dan Kota Seluruh Provinsi Papua

Daftar Materi Pelatihan Bimtek Pemerintahan Daerah Papua

[su_tabs style=”default” active=”1″ vertical=”yes” class=””]
[su_tab title=”Keuangan Daerah” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NO.	JUDUL BIMTEK KEUANGAN	KET./LINK
-	Transparansi, Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI	Selengkapnya
-	Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Selengkapnya
-	Perencanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah	Selengkapnya
-	Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD	selengkapnya
-	Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Ekonomis	Selengkapnya
-	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020	Selengkapnya
-	Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam SIPD RI	selengkapnya
-	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019	Selengkapnya
-	Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Selengkapnya
-	Bimtek Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019	Selengkapnya
-	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	selengkapnya
-	Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD	Selengkapnya
-	Bimtek Standar Harga Satuan Regional sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020	selengkapnya
-	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020	Selengkapnya
-	Bimtek BLUD sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018	Selengkapnya
-	Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual	Selengkapnya
-	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Selengkapnya
-	Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Selengkapnya
-	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018	Selengkapnya
-	Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra	Selengkapnya
-	Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Menuju Opini WTP	Selengkapnya
-	Penyusunan RKPD	Selengkapnya
-	Penyusunan dan Evaluasi LAKIP	Selengkapnya
-	Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	Selengkapnya
-	Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara	Selengkapnya
-	Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi PA,PPTK dan Bendahara	Selengkapnya
-	Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit/ BLUD	Selengkapnya
-	Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara	Selengkapnya
-	Bimtek Mekanisme Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir	Selengkapnya
-	Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Selengkapnya
-	Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Selengkapnya
-	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Selengkapnya
-	Pedoman dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD dan DPA PEMDA	Selengkapnya
-	Bimtek Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah	Selengkapnya
-	Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah	Selengkapnya
-	Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD	selengkapnya
-	Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah	selengkapnya
-	Bimtek Proses Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	selengkapnya
-	Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)	selengkapnya
-	Bimtek Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD	Selengkapnya
-	Bimtek Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah	selengkapnya
-	Bimtek Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah	selengkapnya
-	Bimtek Penyusunan LkjIP dan LPPD	selengkapnya
-	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Selengkapnya
-	Bimtek Penyusunan RBA BLUD	Selengkapnya
-	Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah	Selengkapnya
-	Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Permendagri 18/2020 Pelaksanaan PP 13/2019	Selengkapnya
-	Penyusunan APBD (diterbitkan Pedum APBD setiap tahun Kemendagri RI)	Selengkapnya
-	Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah	Selengkapnya
-	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022	selengkapnya

[/su_tab]
[su_tab title=”Aset Daerah-BMD” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NO.	JUDUL BIMTEK ASET	KET.
-	Penyusunan Barang Milik Daerah dan RKBMD Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024	Selengkapnya
-	Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021	selengkapnya
-	Matriks Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan PP 28 Tahun 2020 Perubahan PP 27 Tahun 2014	Selengkapnya
-	Tata Kelola Barang Milik Daerah Sesuai sesuai PP 28/2020 Perubahan PP 27/2014	Selengkapnya
-	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai PP 28/2020 Perubahan PP 27/2014	Selengkapnya
-	Pedoman dan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Permendagri No.19 Tahun 2016	Selengkapnya
-	Pengelolaan dan Optimalisasi Aset Daerah	Selengkapnya
-	Tata Cara dan Teknik Penilaian Aset Daerah	Selengkapnya
-	Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016	Selengkapnya
-	Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA)	Selengkapnya
-	Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset	Selengkapnya
-	Sensus Barang Milik Daerah	Selengkapnya
-	Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	selengkapnya
-	Pemeriksaan Aset Tetap	Selengkapnya
-	Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif	selengkapnya
-	Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018	selengkapnya
-	Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah	Selengkapnya

[/su_tab]
[su_tab title=”Kepegawaian” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NO	BIMTEK KEPEGAWAIAN	LINK-KET
-	Bimtek Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta ASN Instansi Pemerintah sesuai Keputusan Kepala BKN No 411 Tahun 2025	Selengkapnya
-	Bimtek UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 (Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014)	Selengkapnya
-	Bimtek Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-KINERJA BKN	Selengkapnya
-	Praktek Aplikasi Dispakati Dalam Penyusunan PAK dan Praktek Penyusunan SKP	Selengkapnya
-	Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS	Selengkapnya
-	Bimtek MCP (Monitoring Center For Prevention) Area Manajemen ASN	Selengkapnya
-	Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022	Selengkapnya
-	Bimtek Permen-PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permen-PANRB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Selengkapnya
-	Bimtek Permen-PANRB 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN (Penyusunan SKP)	Selengkapnya
-	Pedoman ANJAB dan ABK berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020	Selengkapnya
-	Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja ASN	Selengkapnya
-	Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN-RB Nomor 3 Tahun 2020	Selengkapnya
-	Bimtek Analisis Kepegawaian	Selengkapnya
-	Manajemen PPPK sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018	Selengkapnya
-	Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Selengkapnya
-	Penyusunan ABK Dan Evaluasi Jabatan Serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/ Lembaga/ Instansi	Selengkapnya
-	Penyusunan SKP Permen-PANRB No. 6 Tahun 2022	Selengkapnya
-	Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN Pada Penyelenggaraan PEMILU	Selengkapnya
-	Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/ Duda PNS	Selengkapnya
-	Penerapan SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Selengkapnya
-	Penyusunan SKP dalam PP 30 Tahun 2019 dan PERMEN-PANRB 6 Tahun 2022	Selengkapnya
-	Peningkatan Wawasan Keterampilan Serta Sikap Bagi PNS Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun	Selengkapnya
-	Standar Pelayanan Penggajian Dan Tunjangan Kinerja Bagi ASN	Selengkapnya
-	Pola Pikir ASN Sebagai Pelayanan	Selengkapnya
-	Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi ASN	Selengkapnya
-	Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019	Selengkapnya
-	Optimalisasi Tugas dan Fungsi BKPSDM dalam Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Selengkapnya

[/su_tab]
[su_tab title=”Materi Terbaru” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NO.	TEMA BIMTEK & DIKLAT NASIONAL	KETERANGAN
1	Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020	selengkapnya jadwal
2	Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	selengkapnya jadwal
3	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	selengkapnya jadwal
4	Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah	selengkapnya jadwal
5	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD	selengkapnya jadwal
6	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018	Selengkapnya Jadwal
7	Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Selengkapnya Jadwal
8	Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Selengkapnya Jadwal
9	Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	selengkapnya Jadwal
10	Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011	selengkapnya Jadwal
11	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Selengkapnya Jadwal
12	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Selengkapnya Jadwal
13	Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005	Selengkapnya Jadwal
14	Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019	Selengkapnya Jadwal
15	Bimtek Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020	selengkapnya jadwal
16	Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020	Selengkapnya
17	Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020)	Selengkapnya Jadwal
18	Arah Kebijakan PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	Selengkapnya Jadwal
19	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021	Selengkapnya Jadwal
20	Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021	Selengkapnya Jadwal
21	Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021	Selengkapnya Jadwal
22	Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021	Selengkapnya Jadwal
23	Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021	Selengkapnya Jadwal
24	Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Selengkapnya Jadwal
25	Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2019)	Selengkapnya Jadwal
26	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Selengkapnya Jadwal
27	Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Selengkapnya Jadwal
28	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Selengkapnya Jadwal
29	Bimtek Perencanaan dan Penyusunan RPJMD-RENSTRA PD dan RKPD-RENJA PD	Selengkapnya Jadwal

[/su_tab]
[su_tab title=”Tema Bimtek” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NO.	MATERI TEMA/ JUDUL	KETERANGAN
1.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018	Selengkapnya
2.	Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Selengkapnya
3.	Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019	Selengkapnya
4.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD	Selengkapnya
5.	Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah	Selengkapnya
6.	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah	Selengkapnya
7.	Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka Kereditnya	Selengkapnya
8.	Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Selengkapnya
9.	Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal	Selengkapnya
10.	Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP	Selengkapnya
11.	Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah	Selengkapnya
12.	Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Selengkapnya
13.	Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah	Selengkapnya
14.	Peningkatan Tupoksi Aparatur Dinas Pendidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Yang Prima, Akuntabel Dan Transparan	Selengkapnya
15.	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Selengkapnya
16.	Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Selengkapnya
17.	Pengelolaan Sampah Menuju Kota Bersih	Selengkapnya
18.	Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Selengkapnya
19.	Manajemen Ketahanan Pangan Dan Gizi Berbasis Kemandirian Dan Ketahanan Pangan	Selengkapnya
20.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018	Selengkapnya
21.	Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020	Selengkapnya
22.	Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Selengkapnya
23.	Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018	Selengkapnya
24.	Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD	Selengkapnya
25.	Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Selengkapnya
26.	Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah	Selengkapnya
27.	Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah	Selengkapnya
28.	Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Selengkapnya
29.	Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara	Selengkapnya
30.	Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara	Selengkapnya
31.	Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya	Selengkapnya
32.	Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	Selengkapnya
33.	Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Selengkapnya
34.	Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNS	Selengkapnya
35	Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018	Selengkapnya
36.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	Selengkapnya
37.	Pengelolaan Arsip Vital	Selengkapnya
38.	Manajemen Bencana	Selengkapnya
39.	Metode Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Selengkapnya
40.	Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD	Selengkapnya
41.	Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Selengkapnya
42.	Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Selengkapnya
43.	Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa	Selengkapnya
44.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Selengkapnya
45.	Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Selengkapnya
46.	Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Ri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Permendagri Ri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD	Selengkapnya
47.	Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS	Selengkapnya
48.	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Selengkapnya
49.	Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Selengkapnya
50.	Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di Pemerintahan	Selengkapnya
51.	Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan Penyelesain Konflik Sengketa Pertanahan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016	Selengkapnya
52.	Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah	Selengkapnya
53.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas	Selengkapnya
54.	Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI NO. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis	Selengkapnya
55.	Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD	Selengkapnya
56.	Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa	Selengkapnya
57.	Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019	Selengkapnya
58.	Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015	Selengkapnya
59.	Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Selengkapnya
60.	Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah	Selengkapnya
61.	Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016	Selengkapnya
62.	Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik	Selengkapnya
63.	Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Selengkapnya
64.	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	Selengkapnya
65.	Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Selengkapnya
66.	Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNS	Selengkapnya
67.	Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012	Selengkapnya
68.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Selengkapnya
69.	Optimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bansos	Selengkapnya
70.	Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Selengkapnya
71.	Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting	Selengkapnya
72.	Bimtek Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Selengkapnya
73.	Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas	Selengkapnya
74.	Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan	selengkapnya
75.	Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD	selengkapnya
76.	Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat	selengkapnya
77.	Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD	selengkapnya
78.	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Selengkapnya
79.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan	Selengkapnya
80.	Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah	Selengkapnya
81.	Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017	selengkapnya
82.	Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD	selengkapnya
83.	Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah	selengkapnya
84.	Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	selengkapnya
85.	Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)	selengkapnya
86.	Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	selengkapnya
87.	Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)	Selengkapnya
88.	Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Selengkapnya
89.	Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD	Selengkapnya
90.	Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Selengkapnya
91.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Selengkapnya
92.	Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)	Selengkapnya
93.	Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset	Selengkapnya
94.	Sensus Barang Milik Daerah	Selengkapnya
95.	Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	selengkapnya
96.	Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	selengkapnya
97.	Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja	selengkapnya
98.	Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah	selengkapnya
99.	Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif	selengkapnya
100.	Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektif	selengkapnya
101.	Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017	selengkapnya
102.	Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017	selengkapnya
103.	Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	selengkapnya
104.	Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP)	selengkapnya
105.	Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Dan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	selengkapnya
106.	Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018	selengkapnya
107.	Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	selengkapnya
108.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	selengkapnya
109.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018	selengkapnya
110.	Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018	Selengkapnya
111.	Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011	selengkapnya
112.	Kebijakan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	selengkapnya
113.	Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018	selengkapnya
114.	Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	selengkapnya
115.	Manajemen Pengelolaan Arsip	Selengkapnya
116.	Pemeriksaan Pajak Daerah	Selengkapnya
117.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Selengkapnya
118.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Selengkapnya
119.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Selengkapnya
120.	Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005	Selengkapnya
121.	Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019	Selengkapnya
122.	Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019	selengkapnya
123.	Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019	selengkapnya
124.	Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	selengkapnya
125.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019	Selengkapnya
126.	Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Selengkapnya
127.	Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020	Selengkapnya
128.	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Selengkapnya
129.	Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Selengkapnya
130.	Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual	Selengkapnya
131.	Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Selengkapnya
132.	Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah	Selengkapnya
133.	Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019	Selengkapnya
134.	Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat	Selengkapnya
135.	Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah	Selengkapnya
136.	Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	selengkapnya
137.	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Selengkapnya
138.	Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Selengkapnya
139.	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD	Selengkapnya
140.	Bimtek Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan	Selengkapnya
141.	Bimtek Pengembangan Kepribadian dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Selengkapnya
142.	Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah	Selengkapnya
143.	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Selengkapnya
144.	Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020	Selengkapnya
145.	Peningkatan Kapasitas TP PKK	selengkapnya
146.	Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desa	selengkapnya
147.	Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	selengkapnya
148.	Optimalisasi Administrasi Pertanahan dan Manajemen Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan	selengkapnya
149.	Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020	selengkapnya
150.	Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD dan SKPK	Selengkapnya
151.	Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit	Selengkapnya
152.	Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD)	Selengkapnya
153.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Selengkapnya
154.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD/SKPD	Selengkapnya
155.	Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020	Selengkapnya
156.	Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Selengkapnya
157.	BImtek Analisis Kepegawaian	Selengkapnya

[/su_tab]
[/su_tabs] 

Informasi keikutsertaan pelatihan, fasilitas bagi peserta dan biaya kegiatan:

Jadwal Bimtek diselenggarakan, refrensi pelaksanaan:

HORMAT KAMI LEDIKNAS, TERIMA KASIH.

Lihat juga:

• Bimtek Pengelolaan Keuangan Kepala Kampung
• Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi Papua
• Jadwal Bimtek Kepala Kampung
• Bimtek Kabupaten Pegunungan Arfak