LEDIKNAS Laksanakan Bimtek Kabupaten Kepulauan Yapen

Jadwal Bimtek Nasional – LEDIKNAS Laksanakan Bimtek Kabupaten Kepulauan Yapen

LEMBAGA LENSA DIKLAT NASIONAL LEDIKNAS menyelenggarakan Bimtek serta Diklat bagi OPD, Eksekutif maupun Legislatif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Daftar Bimtek yang siap kami laksanakan tersebut, sbb: LEDIKNAS Laksanakan Bimtek Bagi Kabupaten Kepulauan Yapen

Bimtek Materi Keuangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Materi Aset, Bimtek Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Yapen, Materi DPRD, Materi Desa, Bimtek Perpajakan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bimtek Kearsipan Kabupaten Kepulauan Yapen, Materi Humas Protokol, Materi Satpol PP, Materi Produk Hukum, Materi LAKIP LPPD, Materi Kependudukan, Materi PTSP, Materi Lingkungan Hidup, Bimtek Pertanahan dll.

Daftar Bimtek Nasional LEDIKNAS

Silahkan pilih MATERI BIMTEK yang ingin Bapak/Ibu/Saudara(i) ikuti

MATERI KEUANGANMATERI ASETMATERI KEPEGAWAIANMATERI DPRDMATERI DESAMATERI PERPAJAKANMATERI KEARSIPANMATERI HUMAS PROTOKOLMATERI SATPOL PPMATERI PRODUK HUKUMMATERI LAKIP LPPDMATERI KEPENDUDUKANMATERI PTSPMATERI LINGKUNGAN HIDUPMATERI PEMDA LAINNYAMATERI BIMTEK TERBARU
NO.TEMA BIMTEK KEUANGAN/UMUMKET./LINK
1Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019Selengkapnya
2Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019Selengkapnya
3Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019Selengkapnya
4Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019selengkapnya
5Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPDSelengkapnya
6Bimtek Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regionalselengkapnya
7Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 Selengkapnya
8Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
9Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis AkrualSelengkapnya
10Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Selengkapnya
11Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelengkapnya
12Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018Selengkapnya
13Bimtek Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPDSelengkapnya
14Bimtek Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTPSelengkapnya
15Penyusunan RKPDUpdate
16Bimtek Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Selengkapnya
17Bimtek Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaSelengkapnya
18Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta PenyampaiannyaSelengkapnya
19Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan BendaharaSelengkapnya
20Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
21BIMTEK Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan BendaharaSelengkapnya
22Bimtek Mekanisme Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKDSelengkapnya
23Bimtek Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-BaugdetingSelengkapnya
24BIMTEK NASIONAL Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan KorupsiSelengkapnya
25Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Keuangan DaerahSelengkapnya
26Bimtek Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi PemerintahSelengkapnya
27Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerahbelum ada link
28Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerahbelum ada link
29Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPDselengkapnya
30Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahselengkapnya
31Bimtek Nasional Proses Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDselengkapnya
32Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)selengkapnya
33Bimtek Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPDSelengkapnya
34Bimtek Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerahselengkapnya
35Bimtek Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
36Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)selengkapnya
37Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSelengkapnya
38Bimtek Penyusunan RBA BLUDSelengkapnya
39Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian DaerahSelengkapnya
40Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
41Penyusunan APBD (diterbitkan Pedum APBD setiap tahun Kemendagri RI)Update
42Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan DaerahSelengkapnya
43Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020)Selengkapnya
44Bimtek Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan EkonomisSelengkapnya
45Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)selengkapnya
46Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022selengkapnya
47Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD (Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran)selengkapnya
48Bimtek Perencanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan DaerahSelengkapnya
No.Judul/TemaKet.
1Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
2Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 28 Tahun 2020 Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
3Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
4Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPDSelengkapnya
5Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik DaerahSelengkapnya
6Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset DaerahSelengkapnya
7Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik DaerahSelengkapnya
8Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)Selengkapnya
9Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi AsetSelengkapnya
10Sensus Barang Milik DaerahSelengkapnya
11Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerahselengkapnya
12Pemeriksaan Aset Tetapbelum ada link
13Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
14Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018selengkapnya
15Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
16Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021selengkapnya
NOBIMTEK KEPEGAWAIANLINK-KET
1Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 (Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014)Selengkapnya
2Bimtek Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-KINERJA BKNSelengkapnya
3Praktek Aplikasi Dispakati Dalam Penyusunan PAK Sesuai Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023 dan Praktek Penyusunan SKP Menggunakan Aplikasi E-Kinerja Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022Selengkapnya
4Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNSSelengkapnya
5Bimtek MCP (Monitoring Center For Prevention) Area Manajemen Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
6Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022Selengkapnya
7Bimtek Sosialisasi Permen-PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Permen-PANRB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan BirokrasiSelengkapnya
8Bimtek Sosialisasi Permen-PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
9Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020Selengkapnya
10Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS terkait Sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNSSelengkapnya
11Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020Selengkapnya
12Bimtek Analisis KepegawaianSelengkapnya
13Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Selengkapnya
14Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah DaerahSelengkapnya
15Analisis Beban Kerja (ABK) Dan Evaluasi Jabatan Serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/ Lembaga/ InstansiSelengkapnya
16Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Permen PANRB No. 6 Tahun 2022Selengkapnya
17Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan UmumSelengkapnya
18Sosialisasi Perka BKN No. 2/2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNSSelengkapnya
19Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
20Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Pp 30 Tahun 2019 dan PERMEN PANRB No. 6 Tahun 2022Selengkapnya
21Peningkatan Wawasan Keterampilan Serta Sikap Bagi PNS Menghadapi Masa Pra Dan Pasca PensiunSelengkapnya
22Standar Pelayanan Penggajian Dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
23Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan MasyarakatSelengkapnya
24Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatus Sipil Negara Sesuai Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016Selengkapnya
25Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019Selengkapnya
26Bimtek Optimalisasi Tugas dan Fungsi BKPSDM dalam Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan SDM AparaturSelengkapnya
NOTEMA BIMTEKKET./LINK
1Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018Selengkapnya
2Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewanselengkapnya
3Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRDselengkapnya
4Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapatselengkapnya
5Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD selengkapnya
6Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD belum ada link
7Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program Legislasi Daerah belum ada link
8Optimalisasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Bidang Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan Yang Berorientasi Pada Kepentingan Rakyatbelum ada link
9Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektifselengkapnya
NO.TEMA BIMTEK DESAKET./LINK
1Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana DesaSelengkapnya
2Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Selengkapnya
3Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset DesaSelengkapnya
4Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014 tanpa link
5Bimtek Desa Dalam Mendorong Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Profesional Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Madani Berkesejahteraan Sosial tanpa link
6Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan/ Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah tanpa link
7Pedoman Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perancanaan Tata Ruang Daerah tanpa link
8Bimtek Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desatanpa link
9Bimtek Peranan Pemerintah Kecamatan terhadap Pengesahan Peraturan di Desa Tentang APBDesatanpa link
10Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasitanpa link
11Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa serta Tata Cara Penyusunan, Perencanaan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desatanpa link
12Peranan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada kantor Kecamatan dan Desa Khususnya Manajemen dan Tata Kelola Keuangan Desatanpa link
13Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Selengkapnya
14Peningkatan Kapasitas Aparatur DesaSelengkapnya
15Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerjaselengkapnya
16Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017selengkapnya
17Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018selengkapnya
18Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018selengkapnya
19Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)Selengkapnya
20Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanSelengkapnya
21Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan AkuntabelSelengkapnya
22Peningkatan Kapasitas TP PKKselengkapnya
23Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desaselengkapnya
24Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berdasarkan Permendes PDTT No. 13/2020Selengkapnya
25Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019Selengkapnya
26Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021Selengkapnya
27Bimtek Tehnik Perumusan Penyusunan dan Pembuatan Produk Hukum Desa Selengkapnya
NOTEMA BIMTEK PERPAJAKANKET./LINK
1Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan DaerahSelengkapnya
2Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak DaerahSelengkapnya
3Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahSelengkapnya
4Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah DaerahSelengkapnya
5Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan PP No. 55/2016 Serta Permendagri No. 105/2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi DaerahSelengkapnya
6Sosialisasi PMK No. 39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima Atas PMK No. 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakanbelum ada link
7Pemeriksaan Pajak DaerahSelengkapnya
8Bimtek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2021Selengkapnya
9Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi DaerahSelengkapnya
NO.TEMA BIMTEK KEARSIPANKET./LINK
1.Pengelolaan Arsip VitalSelengkapnya/ Jadwal
2.Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka Anri No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan StatisSelengkapnya/ Jadwal
3.Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 135/2017 Perubahan Atas Permendagri No. 78/2012 Serta PP No. 28/2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009 Tentang KearsipanSelengkapnya/ Jadwal
4.Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012Selengkapnya/ Jadwal
5.Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan Dan Penyelamatan Arsip Vital Khusus Pemerintah DaerahSelengkapnya/ Jadwal
6.Manajemen Pengelolaan ArsipSelengkapnya/ Jadwal
7Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah DaerahSELENGKAPNYA
NO.TEMA BIMTEK HUMAS PROTOKOLKET./LINK
1Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu DaerahJadwal/ Selengkapnya
2Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di PemerintahanJadwal/ Selengkapnya
3Manajemen Kehumasan Di Instansi PemerintahJadwal/ Selengkapnya
4Strategi Keprotokoleran Dan Kehumasan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jadwal/ Selengkapnya
5Membangun Hubungan Kerjasama Humas Dan Media Dalam Membangun Informasi Publik Jadwal/ Selengkapnya
6Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan KeprotokolanJadwal/ Selengkapnya
7Bimtek MC dan Manajemen Protokol Pemerintah DaerahJadwal/ selengkapnya
NOTEMAKET./LINK
1Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka KereditnyaSelengkapnya
2Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang ProfesioanalSelengkapnya
3Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya
NOTEMAKET./LINK
1Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum DaerahSelengkapnya
2Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015Selengkapnya
3Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018Selengkapnya
4Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat DaerahSelengkapnya
5Bimtek Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya
NOTEMA BIMTEKKET./LINK
1Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019Selengkapnya
2Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)Selengkapnya
3Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Selengkapnya
4Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Selengkapnya
NOTEMAKET./LINK
1Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan PublikSelengkapnya
NOTEMAKET./LINK
1Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Selengkapnya
2Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP)Selengkapnya
NOTEMAKET./LINK
1Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Selengkapnya
2Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)Selengkapnya
3Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMDselengkapnya
BidangDaftar TemaKet./Link
LKJIP LPPDPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)selengkapnya
LPPDPenyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Selengkapnya
INOVASI DAERAHPenerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing DaerahSelengkapnya
PDAMPeningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Selengkapnya
PRODUK HUKUMPedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum DaerahSelengkapnya
PRODUK HUKUMPembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015Selengkapnya
SPMPelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018Selengkapnya
SPMStandar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan PuskesmasSelengkapnya
DPKPKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan PermukimanSelengkapnya
PERJADINBentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan DinasSelengkapnya
HIBAH BANSOSEfektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri RI No. 13/2018 Perubahan Ketiga Permendagri RI No. 32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBDSelengkapnya
HIBAH BANSOSOptimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan BansosSelengkapnya
KEPENDUDUKANInovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan PublikSelengkapnya
TATISTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012Selengkapnya
TATA RUANGSinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang DaerahSelengkapnya
TATA RUANGPermendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang DaerahSelengkapnya
KESEHATANStandar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan PuskesmasSelengkapnya
KEBENCANAANPenyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)Selengkapnya
KEBENCANAANManajemen BencanaSelengkapnya
BLUDPenerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)selengkapnya
PTSPInovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP)selengkapnya
NO.TEMA BIMTEK & DIKLAT NASIONALKETERANGAN
1Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020selengkapnya jadwal
2Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019selengkapnya jadwal
3Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regionalselengkapnya jadwal
4Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerahselengkapnya jadwal
5Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPDselengkapnya jadwal
6Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018Selengkapnya Jadwal
7Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa PemerintahSelengkapnya Jadwal
8Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang DaerahSelengkapnya Jadwal
9Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018selengkapnya Jadwal
10Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011selengkapnya Jadwal
11Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)Selengkapnya Jadwal
12Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSelengkapnya Jadwal
13Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Selengkapnya Jadwal
14Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019Selengkapnya Jadwal
15Bimtek Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020selengkapnya jadwal
16Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020Selengkapnya
17Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020)Selengkapnya Jadwal
18Arah Kebijakan PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan DaerahSelengkapnya Jadwal
19Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021Selengkapnya Jadwal
20Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021Selengkapnya Jadwal
21Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 Selengkapnya Jadwal
22Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Selengkapnya Jadwal
23Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021Selengkapnya Jadwal
24Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahSelengkapnya Jadwal
25Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2019)Selengkapnya Jadwal
26Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022Selengkapnya Jadwal
27Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi DaerahSelengkapnya Jadwal
28Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya Jadwal
29Bimtek Perencanaan dan Penyusunan RPJMD-RENSTRA PD dan RKPD-RENJA PDSelengkapnya Jadwal

Pengertian dan Tujuan Bimtek:

BIMTEK adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.

TUJUAN BIMTEK secara umum adalah Menigkatkan profesionalisme dan kompetensi  ASN dalam perkembangan dan persaingan SDM Indonesia; meningkatkan prestasi kerja ASN berbasis kompetensi; meningkatkan kerjasama dan koordinasi ASN dalam pelayanan publik dasar; Meningkatkan tata kelola keuangan maupun kepegawaian ASN dalam terwujudnya Government dan Governance. Sasaran yang ingin dicapai setelah mengikuti Bimtek adalah memahami dan menerakan aturan-aturan yang ada terkait Tupoksi ASN di lapangan

SEKRETARIAT LEMBAGA LEDIKNAS – INFO JADWAL BIMTEK
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

  • Jl. Taruna V Nomor 44 Kemayoran, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10650 Indonesia
  • Telepon : 021-21478758; Faksimile : 021-21478758
  • Call-sms : 082112366662; 0811180721
  • WhatsApp : 082112366662; 0811180721
  • Email : lediknas@gmail.com

Lihat juga Bimtek Nasional Kemendagri RI

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *