LEDIKNAS Laksanakan Bimtek Bagi Kabupaten Puncak
LEMBAGA LENSA DIKLAT NASIONAL (LEDIKNAS) menyelenggarakan Bimtek serta Diklat bagi OPD, Eksekutif maupun Legislatif Pemerintah Kabupaten Puncak Provinsi Papua. Daftar Bimtek yang siap kami laksanakan tersebut, sbb: LEDIKNAS Laksanakan BimtekBagi Kabupaten Puncak
LEDIKNAS Laksanakan Bimtek Bagi Kabupaten Puncak
Bimtek yang diselenggarakan diantaranya Bimtek Materi Keuangan, Materi Aset Materi Kepegawaian, Materi DPRD, Materi Desa, Materi Perpajakan, Materi Kearsipan, Materi Humas Protokol, Materi Satpol PP, Materi Produk Hukum, Materi LAKIP LPPD, Materi Kependudukan, Materi PTSP, Materi Lingkungan Hidup, dll.
Daftar Bimtek Nasional LEDIKNAS
Silahkan pilih MATERI BIMTEK yang ingin Bapak/Ibu/Saudara(i) ikuti
[su_tabs style=”default” active=”1″ vertical=”yes” class=””]
[su_tab title=”MATERI KEUANGAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO. | TEMA BIMTEK KEUANGAN/UMUM | KET./LINK |
|---|---|---|
| - | Bimtek Transparansi, Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Perencanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD (Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran) | selengkapnya |
| - | Bimtek Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Ekonomis | Selengkapnya |
| - | Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020) | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) | selengkapnya |
| - | Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
| - | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya |
| - | Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | selengkapnya |
| - | Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD | Selengkapnya |
| - | Bimtek Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional | selengkapnya |
| - | Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 | Selengkapnya |
| - | Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 | Selengkapnya |
| - | Bimtek Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD | Selengkapnya |
| - | Bimtek Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP | Selengkapnya |
| - | Penyusunan RKPD | Update |
| - | Bimtek Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Selengkapnya |
| - | Bimtek Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
| - | Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya | Selengkapnya |
| - | Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
| - | BIMTEK Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara | Selengkapnya |
| - | Bimtek Mekanisme Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD | Selengkapnya |
| - | Bimtek Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting | Selengkapnya |
| - | BIMTEK NASIONAL Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi | Selengkapnya |
| - | Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah | belum ada link |
| - | Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah | belum ada link |
| - | Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | selengkapnya |
| - | Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah | selengkapnya |
| - | Bimtek Nasional Proses Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | selengkapnya |
| - | Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) | selengkapnya |
| - | Bimtek Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD | Selengkapnya |
| - | Bimtek Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | selengkapnya |
| - | Bimtek Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif | selengkapnya |
| - | Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | selengkapnya |
| - | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Penyusunan RBA BLUD | Selengkapnya |
| - | Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah | Selengkapnya |
| - | Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
| - | Penyusunan APBD (diterbitkan Pedum APBD setiap tahun Kemendagri RI) | Update |
| - | Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
| - | Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 | selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI ASET” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| No. | Judul/Tema | Ket. |
|---|---|---|
| 1 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
| 2 | Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 28 Tahun 2020 Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
| 3 | Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
| 4 | Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD | Selengkapnya |
| 5 | Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
| 6 | Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah | Selengkapnya |
| 7 | Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
| 8 | Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) | Selengkapnya |
| 9 | Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset | Selengkapnya |
| 10 | Sensus Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
| 11 | Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | selengkapnya |
| 12 | Pemeriksaan Aset Tetap | belum ada link |
| 13 | Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif | selengkapnya |
| 14 | Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 | selengkapnya |
| 15 | Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
| 16 | Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 | selengkapnya |
| 17 | Pedoman Penyusunan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI KEPEGAWAIAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO | BIMTEK KEPEGAWAIAN | LINK-KET |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 (Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014) | Selengkapnya |
| 2 | Bimtek Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-KINERJA BKN | Selengkapnya |
| 3 | Praktek Aplikasi Dispakati Dalam Penyusunan PAK Sesuai Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023 dan Praktek Penyusunan SKP Menggunakan Aplikasi E-Kinerja Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
| 4 | Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS | Selengkapnya |
| 5 | Bimtek MCP (Monitoring Center For Prevention) Area Manajemen Aparatur Sipil Negara | Selengkapnya |
| 6 | Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
| 7 | Bimtek Sosialisasi Permen-PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Permen-PANRB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi | Selengkapnya |
| 8 | Bimtek Sosialisasi Permen-PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara | Selengkapnya |
| 9 | Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 | Selengkapnya |
| 10 | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS terkait Sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS | Selengkapnya |
| 11 | Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 | Selengkapnya |
| 12 | Bimtek Analisis Kepegawaian | Selengkapnya |
| 13 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | Selengkapnya |
| 14 | Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| 15 | Analisis Beban Kerja (ABK) Dan Evaluasi Jabatan Serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/ Lembaga/ Instansi | Selengkapnya |
| 16 | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
| 17 | Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum | Selengkapnya |
| 18 | Sosialisasi Perka BKN No. 2/2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNS | Selengkapnya |
| 19 | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
| 20 | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Pp 30 Tahun 2019 dan PERMEN PANRB No. 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
| 21 | Peningkatan Wawasan Keterampilan Serta Sikap Bagi PNS Menghadapi Masa Pra Dan Pasca Pensiun | Selengkapnya |
| 22 | Standar Pelayanan Penggajian Dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
| 23 | Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Masyarakat | Selengkapnya |
| 24 | Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatus Sipil Negara Sesuai Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016 | Selengkapnya |
| 25 | Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 | Selengkapnya |
| 26 | Bimtek Optimalisasi Tugas dan Fungsi BKPSDM dalam Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Aparatur | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI DPRD” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO | TEMA BIMTEK | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1 | Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018 | Selengkapnya |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan | selengkapnya |
| 3 | Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD | selengkapnya |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat | selengkapnya |
| 5 | Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD | selengkapnya |
| 6 | Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD | belum ada link |
| 7 | Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program Legislasi Daerah | belum ada link |
| 8 | Optimalisasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Bidang Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan Yang Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat | belum ada link |
| 9 | Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektif | selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI DESA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO. | TEMA BIMTEK DESA | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1 | Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa | Selengkapnya |
| 2 | Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Selengkapnya |
| 3 | Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa | Selengkapnya |
| 4 | Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014 | Selengkapnya |
| 5 | Bimtek Desa Dalam Mendorong Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Profesional Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Madani Berkesejahteraan Sosial | Selengkapnya |
| 6 | Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan/ Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah | Selengkapnya |
| 7 | Pedoman Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perancanaan Tata Ruang Daerah | Selengkapnya |
| 8 | Bimtek Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | Selengkapnya |
| 9 | Bimtek Peranan Pemerintah Kecamatan terhadap Pengesahan Peraturan di Desa Tentang APBDesa | Selengkapnya |
| 10 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi | Selengkapnya |
| 11 | Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa serta Tata Cara Penyusunan, Perencanaan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa | Selengkapnya |
| 12 | Peranan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada kantor Kecamatan dan Desa Khususnya Manajemen dan Tata Kelola Keuangan Desa | Selengkapnya |
| 13 | Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | Selengkapnya |
| 14 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Selengkapnya |
| 15 | Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja | selengkapnya |
| 16 | Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 | selengkapnya |
| 17 | Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | selengkapnya |
| 18 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 | selengkapnya |
| 19 | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Selengkapnya |
| 20 | Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Selengkapnya |
| 21 | Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Selengkapnya |
| 22 | Peningkatan Kapasitas TP PKK | selengkapnya |
| 23 | Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desa | selengkapnya |
| 24 | Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berdasarkan Permendes PDTT No. 13/2020 | Selengkapnya |
| 25 | Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
| 26 | Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 | Selengkapnya |
| 27 | Bimtek Tehnik Perumusan Penyusunan dan Pembuatan Produk Hukum Desa | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI PERPAJAKAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO | TEMA BIMTEK PERPAJAKAN | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Administrasi Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah (Implementasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah) | Selengkapnya |
| 2 | Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah | Selengkapnya |
| 3 | Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah | Selengkapnya |
| 4 | Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Selengkapnya |
| 5 | Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| 6 | Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan PP No. 55/2016 Serta Permendagri No. 105/2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah | Selengkapnya |
| 7 | Sosialisasi PMK No. 39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima Atas PMK No. 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan | belum ada link |
| 8 | Pemeriksaan Pajak Daerah | Selengkapnya |
| 9 | Bimtek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2021 | Selengkapnya |
| 10 | Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI KEARSIPAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO. | TEMA BIMTEK KEARSIPAN | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1. | Pengelolaan Arsip Vital | Selengkapnya/ Jadwal |
| 2. | Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka Anri No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis | Selengkapnya/ Jadwal |
| 3. | Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 135/2017 Perubahan Atas Permendagri No. 78/2012 Serta PP No. 28/2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009 Tentang Kearsipan | Selengkapnya/ Jadwal |
| 4. | Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 | Selengkapnya/ Jadwal |
| 5. | Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan Dan Penyelamatan Arsip Vital Khusus Pemerintah Daerah | Selengkapnya/ Jadwal |
| 6. | Manajemen Pengelolaan Arsip | Selengkapnya/ Jadwal |
| 7 | Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | SELENGKAPNYA |
[su_tab title=”MATERI HUMAS PROTOKOL” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO. | TEMA BIMTEK HUMAS PROTOKOL | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1 | Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah | Selengkapnya |
| 2 | Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di Pemerintahan | Selengkapnya |
| 3 | Manajemen Kehumasan Di Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
| 4 | Strategi Keprotokoleran Dan Kehumasan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | Selengkapnya |
| 5 | Membangun Hubungan Kerjasama Humas Dan Media Dalam Membangun Informasi Publik | Selengkapnya |
| 6 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan | Selengkapnya |
| 7 | Bimtek MC dan Manajemen Protokol Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
| 8 | Bimbingan Teknis Keprotokolan | Selengkapnya |
| 9 | Bimtek Penyelenggaraan Keprotokolan | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI SATPOL PP” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO | TEMA | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1 | Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka Kereditnya | Selengkapnya |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal | Selengkapnya |
| 3 | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja | Selengkapnya |
| 4 | Pencegahan dan Deteksi Dini Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Selengkapnya |
| 5 | Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Profesional | Selengkapnya |
| 6 | Pelaksanaan dan Penginputan SPM Sub Urusan Trantibum-Linmas Satpol PP dan Damkar | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI PRODUK HUKUM” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO | TEMA | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1 | Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah | Selengkapnya |
| 2 | Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 | Selengkapnya |
| 3 | Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 | Selengkapnya |
| 4 | Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Selengkapnya |
| 5 | Bimtek Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI LAKIP LPPD” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO | TEMA BIMTEK | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1 | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya |
| 2 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Selengkapnya |
| 3 | Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Selengkapnya |
| 4 | Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI KEPENDUDUKAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO | TEMA | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1 | Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI PTSP” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO | TEMA | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Selengkapnya |
| 2 | Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP) | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI LINGKUNGAN HIDUP” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO | TEMA | KET./LINK |
|---|---|---|
| 1 | Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Selengkapnya |
| 2 | Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Selengkapnya |
| 3 | Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD | selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI PEMDA LAINNYA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| Bidang | Daftar Tema | Ket./Link |
|---|---|---|
| LKJIP LPPD | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | selengkapnya |
| LPPD | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Selengkapnya |
| INOVASI DAERAH | Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah | Selengkapnya |
| PDAM | Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Selengkapnya |
| PRODUK HUKUM | Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah | Selengkapnya |
| PRODUK HUKUM | Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 | Selengkapnya |
| SPM | Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | Selengkapnya |
| SPM | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas | Selengkapnya |
| DPKP | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Selengkapnya |
| PERJADIN | Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas | Selengkapnya |
| HIBAH BANSOS | Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri RI No. 13/2018 Perubahan Ketiga Permendagri RI No. 32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD | Selengkapnya |
| HIBAH BANSOS | Optimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bansos | Selengkapnya |
| KEPENDUDUKAN | Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik | Selengkapnya |
| TATIS | Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 | Selengkapnya |
| TATA RUANG | Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah | Selengkapnya |
| TATA RUANG | Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah | Selengkapnya |
| KESEHATAN | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas | Selengkapnya |
| KEBENCANAAN | Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) | Selengkapnya |
| KEBENCANAAN | Manajemen Bencana | Selengkapnya |
| BLUD | Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | selengkapnya |
| PTSP | Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP) | selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI BIMTEK TERBARU” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
| NO. | TEMA BIMTEK & DIKLAT NASIONAL | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 | selengkapnya jadwal |
| 2 | Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | selengkapnya jadwal |
| 3 | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional | selengkapnya jadwal |
| 4 | Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah | selengkapnya jadwal |
| 5 | Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD | selengkapnya jadwal |
| 6 | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 | Selengkapnya Jadwal |
| 7 | Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah | Selengkapnya Jadwal |
| 8 | Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah | Selengkapnya Jadwal |
| 9 | Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | selengkapnya Jadwal |
| 10 | Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 | selengkapnya Jadwal |
| 11 | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Selengkapnya Jadwal |
| 12 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya Jadwal |
| 13 | Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 | Selengkapnya Jadwal |
| 14 | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya Jadwal |
| 15 | Bimtek Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 | selengkapnya jadwal |
| 16 | Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 | Selengkapnya |
| 17 | Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020) | Selengkapnya Jadwal |
| 18 | Arah Kebijakan PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah | Selengkapnya Jadwal |
| 19 | Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
| 20 | Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
| 21 | Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
| 22 | Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
| 23 | Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
| 24 | Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya Jadwal |
| 25 | Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2019) | Selengkapnya Jadwal |
| 26 | Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 | Selengkapnya Jadwal |
| 27 | Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Selengkapnya Jadwal |
| 28 | Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya Jadwal |
| 29 | Bimtek Perencanaan dan Penyusunan RPJMD-RENSTRA PD dan RKPD-RENJA PD | Selengkapnya Jadwal |
[/su_tabs]
BIMTEK adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.
TUJUAN BIMTEK secara umum adalah Menigkatkan profesionalisme dan kompetensi ASN dalam perkembangan dan persaingan SDM Indonesia; meningkatkan prestasi kerja ASN berbasis kompetensi; meningkatkan kerjasama dan koordinasi ASN dalam pelayanan publik dasar; Meningkatkan tata kelola keuangan maupun kepegawaian ASN dalam terwujudnya Government dan Governance. Sasaran yang ingin dicapai setelah mengikuti Bimtek adalah memahami dan menerakan aturan-aturan yang ada terkait Tupoksi ASN di lapangan
SEKRETARIAT LEMBAGA LEDIKNAS – INFO JADWAL BIMTEK
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
- Jl. Taruna V Nomor 44 Kemayoran, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10650 Indonesia
- Telepon : 021-21478758; Faksimile : 021-21478758
- Call-sms : 082112366662; 0811180721
- WhatsApp : 082112366662; 0811180721
- Email : lediknas@gmail.com
Lihat juga:
Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua, Provinsi Kabupaten dan Kota di Indonesia, Bimtek Kepegawaian : Info Jadwal, Materi dan Pendafataran, Bimtek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pelatihan Bimtek Pemerintahan Daerah, Bimtek Pengelolaan Keuangan Kepala Kampung, Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi Papua, Jadwal Bimtek Kepala Kampung, Kegiatan Bimtek Kepegawaian Jayawijaya 2, Foto Bimtek Kabupaten Kota
