LEDIKNAS Kerjasama Bimtek Kabupaten Keerom
LEMBAGA LENSA DIKLAT NASIONAL LEDIKNAS menyelenggarakan Bimtek serta Diklat bagi OPD, Eksekutif maupun Legislatif Pemerintah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Bimtek dapat diselenggarakan bagi Badan dan Dinas di Kabupaten Keerom: Daftar Bimtek yang siap kami laksanakan tersebut, sbb: LEDIKNAS Laksanakan Bimtek Bagi Kab. Keerom
Daftar Bimtek Nasional LEDIKNAS
Silahkan pilih MATERI BIMTEK yang ingin Bapak/Ibu/Saudara(i) ikuti
[su_tabs style=”default” active=”1″ vertical=”yes” class=””]
[su_tab title=”MATERI KEUANGAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO. | JUDUL BIMTEK KEUANGAN | KET./LINK |
---|---|---|
- | Transparansi, Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI | Selengkapnya |
- | Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
- | Perencanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
- | Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD | selengkapnya |
- | Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Ekonomis | Selengkapnya |
- | Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020 | Selengkapnya |
- | Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam SIPD RI | selengkapnya |
- | Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
- | Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah | Selengkapnya |
- | Bimtek Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya |
- | Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | selengkapnya |
- | Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD | Selengkapnya |
- | Bimtek Standar Harga Satuan Regional sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 | selengkapnya |
- | Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 | Selengkapnya |
- | Bimtek BLUD sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 | Selengkapnya |
- | Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual | Selengkapnya |
- | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Selengkapnya |
- | Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Selengkapnya |
- | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 | Selengkapnya |
- | Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra | Selengkapnya |
- | Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Menuju Opini WTP | Selengkapnya |
- | Penyusunan RKPD | Selengkapnya |
- | Penyusunan dan Evaluasi LAKIP | Selengkapnya |
- | Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
- | Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara | Selengkapnya |
- | Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi PA,PPTK dan Bendahara | Selengkapnya |
- | Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit/ BLUD | Selengkapnya |
- | Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara | Selengkapnya |
- | Bimtek Mekanisme Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir | Selengkapnya |
- | Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah | Selengkapnya |
- | Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
- | Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | Selengkapnya |
- | Pedoman dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD dan DPA PEMDA | Selengkapnya |
- | Bimtek Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
- | Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah | Selengkapnya |
- | Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD | selengkapnya |
- | Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah | selengkapnya |
- | Bimtek Proses Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | selengkapnya |
- | Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) | selengkapnya |
- | Bimtek Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD | Selengkapnya |
- | Bimtek Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah | selengkapnya |
- | Bimtek Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah | selengkapnya |
- | Bimtek Penyusunan LkjIP dan LPPD | selengkapnya |
- | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
- | Bimtek Penyusunan RBA BLUD | Selengkapnya |
- | Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah | Selengkapnya |
- | Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Permendagri 18/2020 Pelaksanaan PP 13/2019 | Selengkapnya |
- | Penyusunan APBD (diterbitkan Pedum APBD setiap tahun Kemendagri RI) | Selengkapnya |
- | Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
- | Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 | selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI ASET” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO. | JUDUL BIMTEK ASET | KET. |
---|---|---|
- | Penyusunan Barang Milik Daerah dan RKBMD Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 | Selengkapnya |
- | Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 | selengkapnya |
- | Matriks Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan PP 28 Tahun 2020 Perubahan PP 27 Tahun 2014 | Selengkapnya |
- | Tata Kelola Barang Milik Daerah Sesuai sesuai PP 28/2020 Perubahan PP 27/2014 | Selengkapnya |
- | Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai PP 28/2020 Perubahan PP 27/2014 | Selengkapnya |
- | Pedoman dan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Permendagri No.19 Tahun 2016 | Selengkapnya |
- | Pengelolaan dan Optimalisasi Aset Daerah | Selengkapnya |
- | Tata Cara dan Teknik Penilaian Aset Daerah | Selengkapnya |
- | Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 | Selengkapnya |
- | Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) | Selengkapnya |
- | Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset | Selengkapnya |
- | Sensus Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
- | Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | selengkapnya |
- | Pemeriksaan Aset Tetap | Selengkapnya |
- | Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif | selengkapnya |
- | Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 | selengkapnya |
- | Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI KEPEGAWAIAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | BIMTEK KEPEGAWAIAN | LINK-KET |
---|---|---|
- | Bimtek UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 (Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014) | Selengkapnya |
- | Bimtek Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-KINERJA BKN | Selengkapnya |
- | Praktek Aplikasi Dispakati Dalam Penyusunan PAK dan Praktek Penyusunan SKP | Selengkapnya |
- | Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS | Selengkapnya |
- | Bimtek MCP (Monitoring Center For Prevention) Area Manajemen ASN | Selengkapnya |
- | Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
- | Bimtek Permen-PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permen-PANRB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi | Selengkapnya |
- | Bimtek Permen-PANRB 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN (Penyusunan SKP) | Selengkapnya |
- | Pedoman ANJAB dan ABK berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 | Selengkapnya |
- | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja ASN | Selengkapnya |
- | Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 | Selengkapnya |
- | Bimtek Analisis Kepegawaian | Selengkapnya |
- | Manajemen PPPK sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018 | Selengkapnya |
- | Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
- | Penyusunan ABK Dan Evaluasi Jabatan Serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/ Lembaga/ Instansi | Selengkapnya |
- | Penyusunan SKP Permen-PANRB No. 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
- | Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN Pada Penyelenggaraan PEMILU | Selengkapnya |
- | Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/ Duda PNS | Selengkapnya |
- | Penerapan SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Selengkapnya |
- | Penyusunan SKP dalam PP 30 Tahun 2019 dan PERMEN-PANRB 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
- | Peningkatan Wawasan Keterampilan Serta Sikap Bagi PNS Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun | Selengkapnya |
- | Standar Pelayanan Penggajian Dan Tunjangan Kinerja Bagi ASN | Selengkapnya |
- | Pola Pikir ASN Sebagai Pelayanan | Selengkapnya |
- | Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi ASN | Selengkapnya |
- | Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 | Selengkapnya |
- | Optimalisasi Tugas dan Fungsi BKPSDM dalam Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan SDM | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI DPRD” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | JUDUL BIMTEK | KET./LINK |
---|---|---|
1 | Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018 | Selengkapnya |
2 | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan | selengkapnya |
3 | Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD | selengkapnya |
4 | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat | selengkapnya |
5 | Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD | selengkapnya |
6 | Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD | Selengkapnya |
7 | Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program Legislasi Daerah | Selengkapnya |
8 | Optimalisasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Bidang Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan Yang Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat | Selengkapnya |
9 | Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektif | selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI DESA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO. | JUDUL BIMTEK DESA | KET./LINK |
---|---|---|
- | Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa | Selengkapnya |
- | Kebijakan Tugas dan Fungsi BPD dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa | Selengkapnya |
- | Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa | Selengkapnya |
- | Penyusunan, Perencanaan dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) | Selengkapnya |
- | Desa Dalam Mendorong Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional Demi Terwujudnya Masyarakat yang Madani Berkesejahteraan Sosial | Selengkapnya |
- | Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah | Selengkapnya |
- | Pedoman Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Perancanaan Tata Ruang Daerah Desa | Selengkapnya |
- | Bimtek Kebijakan Tugas dan Fungsi BPD Sesuai UU 6 Tahun 2014 tentang Desa | Selengkapnya |
- | Bimtek Peranan Pemerintah Kecamatan terhadap Pengesahan Peraturan di Desa Tentang APBDesa | Selengkapnya |
- | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi | Selengkapnya |
- | Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes serta Tata Cara Penyusunan, Perencanaan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) | Selengkapnya |
- | Peranan Fungsi Manajemen Pada kantor Kecamatan dan Desa Khususnya Manajemen dan Tata Kelola Keuangan Desa | Selengkapnya |
- | Pembentukan dan Penguatan Manajemen BUMDES | Selengkapnya |
- | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Selengkapnya |
- | Pengembangan SDM Kecamatan dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja | selengkapnya |
- | Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 | selengkapnya |
- | Pengelolaan Keuangan Desa dan Laporan Pertanggungjawabannya Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | selengkapnya |
- | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 | selengkapnya |
- | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Selengkapnya |
- | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 | Selengkapnya |
- | Optimalisasi Tugas dan Fungsi BPD dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Selengkapnya |
- | Peningkatan Kapasitas TP PKK | selengkapnya |
- | Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desa | selengkapnya |
- | Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berdasarkan Permendes PDTT No. 13/2020 | Selengkapnya |
- | Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
- | Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 | Selengkapnya |
- | Bimtek Tehnik Perumusan Penyusunan dan Pembuatan Produk Hukum Desa | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI PERPAJAKAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | JUDUL BIMTEK PAJAK | KET./LINK |
---|---|---|
- | Kewajiban Administrasi Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah (Implementasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah) | Selengkapnya |
- | Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan PAD | Selengkapnya |
- | Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah | Selengkapnya |
- | Optimalisasi Pemungutan dan Penggalian Pajak Daerah | Selengkapnya |
- | Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
- | Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah | Selengkapnya |
- | PMK No. 39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima Atas PMK No. 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan | Selengkapnya |
- | Pemeriksaan Pajak Daerah | Selengkapnya |
- | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2021 | Selengkapnya |
- | Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI KEARSIPAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO. | JUDUL BIMTEK KEARSIPAN | KET./LINK |
---|---|---|
- | Pengelolaan Arsip Vital | Selengkapnya |
- | Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing | Selengkapnya |
- | Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
- | Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 80 Tahun 2012 | Selengkapnya |
- | Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
- | Manajemen Pengelolaan Arsip | Selengkapnya |
- | Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI HUMAS PROTOKOL” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO. | JUDUL BIMTEK | KET./LINK |
---|---|---|
- | MC dan Public Speaking dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan | Selengkapnya |
- | Peran Strategi Humas dan Protokol dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Selengkapnya |
- | Manajemen Kehumasan Di Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
- | Strategi Keprotokoleran dan Kehumasan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | Selengkapnya |
- | Membangun Hubungan Kerjasama Humas dan Media Dalam Membangun Informasi Publik | Selengkapnya |
- | Peningkatan Kapasitas SDM ASN Humas dan Keprotokolan | Selengkapnya |
- | Bimtek MC dan Manajemen Protokol Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
- | Bimbingan Teknis Keprotokolan | Selengkapnya |
- | Bimtek Penyelenggaraan Keprotokolan | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI SATPOL PP” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | TEMA | KET./LINK |
---|---|---|
1 | Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka Kereditnya | Selengkapnya |
2 | Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal | Selengkapnya |
3 | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja | Selengkapnya |
4 | Pencegahan dan Deteksi Dini Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Selengkapnya |
5 | Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Profesional | Selengkapnya |
6 | Pelaksanaan dan Penginputan SPM Sub Urusan Trantibum-Linmas Satpol PP dan Damkar | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI PRODUK HUKUM” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | TEMA | KET./LINK |
---|---|---|
1 | Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah | Selengkapnya |
2 | Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 | Selengkapnya |
3 | Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 | Selengkapnya |
4 | Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Selengkapnya |
5 | Bimtek Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI LAKIP LPPD” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | TEMA BIMTEK | KET./LINK |
---|---|---|
1 | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya |
2 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Selengkapnya |
3 | Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Selengkapnya |
4 | Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI KEPENDUDUKAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | TEMA | KET./LINK |
---|---|---|
1 | Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI PTSP” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | TEMA | KET./LINK |
---|---|---|
1 | Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Selengkapnya |
2 | Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP) | Selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI LINGKUNGAN HIDUP” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO | TEMA | KET./LINK |
---|---|---|
1 | Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Selengkapnya |
2 | Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Selengkapnya |
3 | Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD | selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI PEMDA LAINNYA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Bidang | Daftar Tema | Ket./Link |
---|---|---|
LKJIP LPPD | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | selengkapnya |
LPPD | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Selengkapnya |
INOVASI DAERAH | Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah | Selengkapnya |
PDAM | Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Selengkapnya |
PRODUK HUKUM | Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah | Selengkapnya |
PRODUK HUKUM | Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 | Selengkapnya |
SPM | Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | Selengkapnya |
SPM | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas | Selengkapnya |
DPKP | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Selengkapnya |
PERJADIN | Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas | Selengkapnya |
HIBAH BANSOS | Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri RI No. 13/2018 Perubahan Ketiga Permendagri RI No. 32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD | Selengkapnya |
HIBAH BANSOS | Optimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bansos | Selengkapnya |
KEPENDUDUKAN | Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik | Selengkapnya |
TATIS | Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 | Selengkapnya |
TATA RUANG | Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah | Selengkapnya |
TATA RUANG | Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah | Selengkapnya |
KESEHATAN | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas | Selengkapnya |
KEBENCANAAN | Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) | Selengkapnya |
KEBENCANAAN | Manajemen Bencana | Selengkapnya |
BLUD | Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | selengkapnya |
PTSP | Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP) | selengkapnya |
[su_tab title=”MATERI BIMTEK TERBARU” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
NO. | TEMA BIMTEK & DIKLAT NASIONAL | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 | selengkapnya jadwal |
2 | Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | selengkapnya jadwal |
3 | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional | selengkapnya jadwal |
4 | Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah | selengkapnya jadwal |
5 | Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD | selengkapnya jadwal |
6 | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 | Selengkapnya Jadwal |
7 | Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah | Selengkapnya Jadwal |
8 | Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah | Selengkapnya Jadwal |
9 | Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | selengkapnya Jadwal |
10 | Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 | selengkapnya Jadwal |
11 | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Selengkapnya Jadwal |
12 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya Jadwal |
13 | Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 | Selengkapnya Jadwal |
14 | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya Jadwal |
15 | Bimtek Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 | selengkapnya jadwal |
16 | Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 | Selengkapnya |
17 | Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020) | Selengkapnya Jadwal |
18 | Arah Kebijakan PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah | Selengkapnya Jadwal |
19 | Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
20 | Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
21 | Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
22 | Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
23 | Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
24 | Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya Jadwal |
25 | Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2019) | Selengkapnya Jadwal |
26 | Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 | Selengkapnya Jadwal |
27 | Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Selengkapnya Jadwal |
28 | Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya Jadwal |
29 | Bimtek Perencanaan dan Penyusunan RPJMD-RENSTRA PD dan RKPD-RENJA PD | Selengkapnya Jadwal |
[/su_tabs]
PENGERTIAN BIMTEK ATAU BIMBINGAN TEKNIS
Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) Apa yang dimaksud dengan BIMTEK?
Pelatihan Berpusat di Jakarta, Merancang dan melakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Beberapa bidang yang kami tangani antara lain: Bidang Keuangan, Bidang Sekretariat DPRD, Bidang Aset Daerah/ BMD, Bidang Kepegawaian, Bidang Kearsipan, DLL.
Setelah Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek)
Dengan harapan dalam mengikuti program diklat atau bimbingan teknis dari Lembaga Lensa Diklat Nasional (LEDIKNAS), akan membantu pemahaman aparatur pemerintah daerah dan instansi terkait, dalam melaksanakan peran fungsi serta tugas pokok secara individu maupun secara instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelatihan ditujukan Kepada Instansi atau OPD di Pemerintahan Daerah Seluruh Indonesia
Pelatihan yang diberikan LEMBAGA LEDIKNAS sangat cocok dan membantu pelaksanaan tugas di lingkungan antara lain: kantor gubernur, kantor walikota, kantor bupati, lingkungan kerja DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor SKPD, Rumah Sakit Provinsi, walikota ataupun kabupaten seluruh Indonesia.
SEKRETARIAT LEMBAGA LEDIKNAS – INFO JADWAL BIMTEK – KEMENDAGRI RI
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Kontak :
- Jl. Taruna V Nomor 44 Kemayoran, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10650 Indonesia
- Telepon : 021-21478758; Faksimile : 021-21478758
- Call-sms : 082112366662; 0811180721
- WhatsApp : 082112366662; 0811180721
- Email : lediknas@gmail.com
Lihat juga: LEDIKNAS Kerjasama Bimtek Kabupaten Keerom