Jadwal Lengkap Bimtek Keuangan di Jakarta

Info Jadwal Bimtek Nasional – Jadwal Lengkap Bimtek Keuangan di Jakarta

MATERI DAN JADWAL BIMTEK KEUANGAN DAERAH

Bimtek keuangan daerah – kami dari LEDIKNAS, kami ingin menawarkan undangan bimtek mengenai Bimtek keuangan / Diklat keuangan / Sosialisasi Bimtek tentang keuangan yang akan di laksanakan di jakarta pada Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021.   kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan di Jakarta tersebut.  Berikut ini kami lampirkan beberapa materi mengenai Bimtek Keuangan Daerah untuk Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021 serta biaya kegiatan tersebut, untuk bahan pertimbangan untuk Bapak/Ibu.

Materi Bimtek Keuangan Daerah di Jakarta

1. Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020
2. Sosialisasi Penatausahaan keuangan Daerah dengan Aplikasi SIMDA Keuangan
3. Pengelolaan keuangan Daerah dengan Aplikasi SIMDA Keuangan
4. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
5. Perencanaan, Penatausahaan, Penelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Penyusunan PRA RKA APBD dan Keterkaitanya dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan menggunakan SIPTL (sistem pemantauan tindak lanjut)
8. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019
10. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
11. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
12. Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
13. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
14. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021
15. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual
16. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
17. Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Koperasi Serta Analisa Laporan Keuangan Koperasi.
18. Bimek/Diklat Permendagri 123 Tahun 2018 Tentang Hibah Bansos Yang Bersumber Dari APBD.
19. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD.
20. Penyiapan Perumusan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara.
21. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
22. Perumusan Standar, Norma, Pedoman, Kriteria, Dan Prosedur Di Bidang Perbendaharaan Negara.
23. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
24. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Di Bidang Perbendaharaan Negara.
25. Verifikasi Dan Akuntansi Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan (App).
26. Pelaksanaan Akuntansi Pusat Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
27. Pengembangan Sistem Informasi Perbendaharaan Negara; Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal.
28. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi.
29. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Akrual dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
30. Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 Tentang Penysunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah
31. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual
32. Transformasi Proses Penyusunan APBD Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
33. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
34. Tata Cara Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.
35. Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai.
36. Sosialisasi Transaksi Non Tunai Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian.
37. Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
38. Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
39. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014
40. Tata cara Mengantisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah.
41. Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah.
42. Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost.
43. Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ).
44. Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional.
45. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA.
46. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014.
47. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) .
48. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD.
49. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017.
50. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.
51. Analisa Standar Biaya Umum Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
52. Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD. Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA.
53. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI.
54. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
55. Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan.
56. Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
57. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
58. Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014
59. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
60. Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD.
61. Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
62. Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013.
63. Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku.
64. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
65. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
66. Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007.
67. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
68. Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2013.
69. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
70. Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD
71. Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD
72. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP
73. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
74. Penerapan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
75. Manajemen Resiko Kebijakan Anggaran
76. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD
77. Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD
78. Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah
79. Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ.
80. Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
81. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( PP No. 10 Tahun 2011 )
82. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017
83. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PKM.05/2011)
84. Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Jadwal Lengkap Bimtek Keuangan di Jakarta dan Kota Lain

DAFTAR MATERI BIMTEK KEUANGAN

Untuk Informasi Pendaftaran