29 - kali dilihat

JADWAL BIMTEK OPD

JADWAL BIMTEK NASIONALJADWAL BIMTEK OPD (ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur guna mendukung kebijakan serta regulasi baru PEMERINTAH PUSAT maka kami LEDIKNAS mengajak Bapak/ Ibu/ Saudara(i) Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota maupun lembaga pemerintah daerah lain, mengikuti BIMTEK NASIONAL yang kami selenggarakan, adalah sebagai berikut :

Informasi Jadwal Bimtek OPD Kabupaten/ Kota, Beberapa Pilihan Materi Bimtek Nasional yang bisa dipilih Materi Bimtek Keuangan, Materi Aset, Materi Kepegawaian, Materi Dprd, Materi Desa, Materi Perpajakan, Materi Kearsipan, Materi Humas Protokol, Materi Lainnya

Klik Link Selengkapnya pada Tema Bimtek untuk melihat detail Jadwal Bimtek Masing-masing Judul Bimtek

TEMA DAN JUDUL BIMTEK NASIONAL
MATERI KEUANGANMATERI ASETMATERI KEPEGAWAIANMATERI DPRDMATERI DESAMATERI PERPAJAKANMATERI KEARSIPANMATERI HUMAS PROTOKOLMATERI PEMDA LAINNYA

MATERI BIDANG KEUANGAN

NO.TEMA BIMTEK KEUANGAN/UMUMKET./LINK
1Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019Selengkapnya
2Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018Selengkapnya
3Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPDSelengkapnya
4Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTPSelengkapnya
5Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019Selengkapnya
6Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018Selengkapnya
7Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Selengkapnya
8Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaSelengkapnya
9Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta PenyampaiannyaSelengkapnya
10Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan BendaharaSelengkapnya
11Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
12Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan BendaharaSelengkapnya
13Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKDSelengkapnya
14Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-BaugdetingSelengkapnya
15Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan KorupsiSelengkapnya
16Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPDSelengkapnya
17Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi PemerintahSelengkapnya
18Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerahbelum ada link
19Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerahbelum ada link
20Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPDselengkapnya
21Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahselengkapnya
22Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDselengkapnya
23Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)selengkapnya
24Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPDSelengkapnya
25Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerahselengkapnya
26Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
27Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)selengkapnya
28Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSelengkapnya
29Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Selengkapnya

BIDANG ASET DAERAH

NO.TEMA BIMTEK ASETKET./LINK
1Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPDSelengkapnya
2Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik DaerahSelengkapnya
3Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset DaerahSelengkapnya
4Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik DaerahSelengkapnya
5Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
6Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016Selengkapnya
7Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)Selengkapnya
8Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi AsetSelengkapnya
9Sensus Barang Milik DaerahSelengkapnya
10Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerahselengkapnya
11Pemeriksaan Aset Tetapbelum ada link
12Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
13Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018selengkapnya
NOTEMA BIMTEK KEPEGAWAIANKET./LINK
1Sosialisasi Perka BKN No. 2/2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNSSelengkapnya
2Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNSSelengkapnya
3Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
4Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan Kepala BKN No. 3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
5Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019Selengkapnya
6Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
7Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (Anjab) Bagi PNSSelengkapnya
8Analisis Beban Kerja (ABK) Dan Evaluasi Jabatan Serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/ Lembaga/ Instansibelum ada link
9Peningkatan Wawasan Keterampilan Serta Sikap Bagi PNS Menghadapi Masa Pra Dan Pasca Pensiunbelum ada link
10Standar Pelayanan Penggajian Dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum ada link
11Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Masyarakat belum ada link
12Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Berdasarkan PERKA BKN Nomor 3 Tahun 2016belum ada link
13Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatus Sipil Negara Sesuai Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016belum ada link
14Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
15Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah DaerahSelengkapnya

MATERI BIMTEK DPRD/SEKRETARIAT DPRD

NOTEMA BIMTEKKET./LINK
1Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018Selengkapnya
2Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewanselengkapnya
3Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRDselengkapnya
4Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapatselengkapnya
5Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD selengkapnya
6Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD belum ada link
7Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program Legislasi Daerah belum ada link
8Optimalisasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Bidang Legislasi, Budgeting Dan Pengawasan Yang Berorientasi Pada Kepentingan Rakyatbelum ada link
9Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektifselengkapnya

Materi Bidang Desa/Kampung, Kecamatan/Distrik

NO.TEMA BIMTEK DESAKET./LINK
1Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana DesaSelengkapnya
2Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Selengkapnya
3Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan DesaSelengkapnya
4Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014 tanpa link
5Bimtek Desa Dalam Mendorong Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Profesional Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Madani Berkesejahteraan Sosial tanpa link
6Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan/ Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah tanpa link
7Pedoman Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perancanaan Tata Ruang Daerah tanpa link
8Bimtek Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desatanpa link
9Bimtek Peranan Pemerintah Kecamatan terhadap Pengesahan Peraturan di Desa Tentang APBDesatanpa link
10Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasitanpa link
11Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa serta Tata Cara Penyusunan, Perencanaan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desatanpa link
12Peranan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada kantor Kecamatan dan Desa Khususnya Manajemen dan Tata Kelola Keuangan Desatanpa link
13Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Selengkapnya
14Peningkatan Kapasitas Aparatur DesaSelengkapnya
15Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerjaselengkapnya
16Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017selengkapnya
17Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018selengkapnya
18Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018selengkapnya
19Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)Selengkapnya
NOTEMA BIMTEK PERPAJAKANKET./LINK
1Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan DaerahSelengkapnya
2Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak DaerahSelengkapnya
3Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahSelengkapnya
4Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah DaerahSelengkapnya
5Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan PP No. 55/2016 Serta Permendagri No. 105/2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi DaerahSelengkapnya
6Sosialisasi PMK No. 39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima Atas PMK No. 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakanbelum ada link
7Pemeriksaan Pajak DaerahSelengkapnya
NO.TEMA BIMTEK KEARSIPANKET./LINK
1.Pengelolaan Arsip VitalSelengkapnya
2.Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka Anri No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan StatisSelengkapnya
3.Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 135/2017 Perubahan Atas Permendagri No. 78/2012 Serta PP No. 28/2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009 Tentang KearsipanSelengkapnya
4.Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012Selengkapnya
5.Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan Dan Penyelamatan Arsip Vital Khusus Pemerintah Daerahbelum ada link
6.Manajemen Pengelolaan ArsipSelengkapnya
NO.TEMA BIMTEK HUMAS PROTOKOLKET./LINK
1Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu DaerahSelengkapnya
2Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di PemerintahanSelengkapnya
3Manajemen Kehumasan Di Instansi Pemerintahtanpa link
4Strategi Keprotokoleran Dan Kehumasan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tanpa link
5Membangun Hubungan Kerjasama Humas Dan Media Dalam Membangun Informasi Publik tanpa link
6Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan KeprotokolanSelengkapnya
BidangDaftar TemaKet./Link
LKJIP LPPDPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)selengkapnya
LPPDPenyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Selengkapnya
INOVASI DAERAHPenerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing DaerahSelengkapnya
PDAMPeningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Selengkapnya
PRODUK HUKUMPedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum DaerahSelengkapnya
PRODUK HUKUMPembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015Selengkapnya
SPMPelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018Selengkapnya
SPMStandar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan PuskesmasSelengkapnya
DPKPKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan PermukimanSelengkapnya
PERJADINBentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan DinasSelengkapnya
HIBAH BANSOSEfektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri RI No. 13/2018 Perubahan Ketiga Permendagri RI No. 32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBDSelengkapnya
HIBAH BANSOSOptimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan BansosSelengkapnya
KEPENDUDUKANInovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan PublikSelengkapnya
TATISTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012Selengkapnya
TATA RUANGSinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang DaerahSelengkapnya
TATA RUANGPermendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang DaerahSelengkapnya
KESEHATANStandar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan PuskesmasSelengkapnya
KEBENCANAANPenyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)Selengkapnya
KEBENCANAANManajemen BencanaSelengkapnya
BLUDPenerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)selengkapnya
PTSPInovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP)selengkapnya

INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA BIMTEK NASIONAL

  1. Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  2. Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  3. Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

Kontak Person an. Arifin. S
Telpon : (021) 21478758; Fax : (021) 21478758
Handphone : 0821 123 6666 2; 0811 180 721
Email : lediknas@gmail.com


INFORMASI BAGI CALON PESERTA

REQUEST ACARA ANDA DENGAN MENENTUKAN :

  1. Tentukan JUDUL BIMTEK;
  2. Tentukan JADWAL BIMTEK;
  3. Tentukan LOKASI PELAKSANAAN BIMTEK;
  4. Minimal 8 orang peserta di jakarta, bogor, bandung; dan
  5. minimal 10 orang peserta di luar kota tersebut (point 4).

JAKARTA, BOGOR, BANDUNG, YOGYAKARTA, SURABAYA, MALANG, MAKASSAR, MANADO, BALI, LOMBOK, BATAM. Tempat pelaksanaan kegiatan akan terlampir pada UNDANGAN RESMI

Adapun biaya penyelenggarakan kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing instansi, sebesar :

  1. Rp. 4.500.000,- ( Empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  2. Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;

FASILITAS YANG DIDAPATKAN OLEH PESERTA BIMTEK NASIONAL

  1. Akomoasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  2. Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  3. Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  4. Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  5. Tas Eksklusif; dan
  6. Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 8 orang (bagi peserta menginap).

Tautan permanen menuju artikel ini: https://www.lediknas.com/jadwal-bimtek-opd/

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.