Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi Papua
Materi Jadwal Bimtek Keuangan; Aset Daerah atau BMD dan Manajemen Kepegawaian
Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Daerah, ASN, Aparat Kampung guna mendukung kebijakan serta Regulasi baru Pemerintah Pusat, kami LEDIKNAS menyelenggarakan dan mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Provinsi Papua mengikuti BIMTEK NASIONAL, diantaranya Bimtek Keuangan Daerah, Bimtek Kepegawaian, Bimtek Aset Daerah/ Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dll.
Berikut kami informasikan Materi Judul Bimtek Diklat Pengelolaan Keuangan, Diklat seputaran Manajemen Administrasi Kepegawaian, Diklat Bimtek tentang Barang Milik Daerah (BMD) Diklat Aset Daerah serta Biaya Kegiatan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara(i).
NO. | TEMA BIMTEK KEUANGAN/UMUM | KET./LINK |
---|---|---|
1 | Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
2 | Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
3 | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya |
4 | Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | selengkapnya |
5 | Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD | Selengkapnya |
6 | Bimtek Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional | selengkapnya |
7 | Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 | Selengkapnya |
8 | Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
9 | Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual | Selengkapnya |
10 | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Selengkapnya |
11 | Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Selengkapnya |
12 | Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 | Selengkapnya |
13 | Bimtek Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD | Selengkapnya |
14 | Bimtek Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP | Selengkapnya |
15 | Penyusunan RKPD | Update |
16 | Bimtek Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Selengkapnya |
17 | Bimtek Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
18 | Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya | Selengkapnya |
19 | Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara | Selengkapnya |
20 | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
21 | BIMTEK Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara | Selengkapnya |
22 | Bimtek Mekanisme Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD | Selengkapnya |
23 | Bimtek Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting | Selengkapnya |
24 | BIMTEK NASIONAL Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi | Selengkapnya |
25 | Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
26 | Bimtek Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
27 | Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah | belum ada link |
28 | Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah | belum ada link |
29 | Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | selengkapnya |
30 | Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah | selengkapnya |
31 | Bimtek Nasional Proses Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | selengkapnya |
32 | Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) | selengkapnya |
33 | Bimtek Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD | Selengkapnya |
34 | Bimtek Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | selengkapnya |
35 | Bimtek Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif | selengkapnya |
36 | Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | selengkapnya |
37 | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
38 | Bimtek Penyusunan RBA BLUD | Selengkapnya |
39 | Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah | Selengkapnya |
40 | Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
41 | Penyusunan APBD (diterbitkan Pedum APBD setiap tahun Kemendagri RI) | Update |
42 | Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
43 | Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020) | Selengkapnya |
44 | Bimtek Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Ekonomis | Selengkapnya |
45 | Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) | selengkapnya |
46 | Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 | selengkapnya |
47 | Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD (Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran) | selengkapnya |
48 | Bimtek Perencanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah | Selengkapnya |
No. | Judul/Tema | Ket. |
---|---|---|
1 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
2 | Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 28 Tahun 2020 Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
3 | Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selengkapnya |
4 | Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD | Selengkapnya |
5 | Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
6 | Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah | Selengkapnya |
7 | Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
8 | Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) | Selengkapnya |
9 | Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset | Selengkapnya |
10 | Sensus Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
11 | Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | selengkapnya |
12 | Pemeriksaan Aset Tetap | belum ada link |
13 | Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif | selengkapnya |
14 | Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 | selengkapnya |
15 | Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
16 | Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 | selengkapnya |
NO | BIMTEK KEPEGAWAIAN | LINK-KET |
---|---|---|
1 | Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 (Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014) | Selengkapnya |
2 | Bimtek Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-KINERJA BKN | Selengkapnya |
3 | Praktek Aplikasi Dispakati Dalam Penyusunan PAK Sesuai Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023 dan Praktek Penyusunan SKP Menggunakan Aplikasi E-Kinerja Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
4 | Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS | Selengkapnya |
5 | Bimtek MCP (Monitoring Center For Prevention) Area Manajemen Aparatur Sipil Negara | Selengkapnya |
6 | Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
7 | Bimtek Sosialisasi Permen-PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Permen-PANRB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi | Selengkapnya |
8 | Bimtek Sosialisasi Permen-PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara | Selengkapnya |
9 | Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 | Selengkapnya |
10 | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS terkait Sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS | Selengkapnya |
11 | Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 | Selengkapnya |
12 | Bimtek Analisis Kepegawaian | Selengkapnya |
13 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | Selengkapnya |
14 | Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
15 | Analisis Beban Kerja (ABK) Dan Evaluasi Jabatan Serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/ Lembaga/ Instansi | Selengkapnya |
16 | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
17 | Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum | Selengkapnya |
18 | Sosialisasi Perka BKN No. 2/2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNS | Selengkapnya |
19 | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
20 | Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Pp 30 Tahun 2019 dan PERMEN PANRB No. 6 Tahun 2022 | Selengkapnya |
21 | Peningkatan Wawasan Keterampilan Serta Sikap Bagi PNS Menghadapi Masa Pra Dan Pasca Pensiun | Selengkapnya |
22 | Standar Pelayanan Penggajian Dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
23 | Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Masyarakat | Selengkapnya |
24 | Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatus Sipil Negara Sesuai Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016 | Selengkapnya |
25 | Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 | Selengkapnya |
26 | Bimtek Optimalisasi Tugas dan Fungsi BKPSDM dalam Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Aparatur | Selengkapnya |
NO. | TEMA BIMTEK & DIKLAT NASIONAL | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 | selengkapnya jadwal |
2 | Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | selengkapnya jadwal |
3 | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional | selengkapnya jadwal |
4 | Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah | selengkapnya jadwal |
5 | Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD | selengkapnya jadwal |
6 | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 | Selengkapnya Jadwal |
7 | Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah | Selengkapnya Jadwal |
8 | Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah | Selengkapnya Jadwal |
9 | Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | selengkapnya Jadwal |
10 | Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 | selengkapnya Jadwal |
11 | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Selengkapnya Jadwal |
12 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya Jadwal |
13 | Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 | Selengkapnya Jadwal |
14 | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya Jadwal |
15 | Bimtek Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 | selengkapnya jadwal |
16 | Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 | Selengkapnya |
17 | Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020) | Selengkapnya Jadwal |
18 | Arah Kebijakan PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah | Selengkapnya Jadwal |
19 | Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
20 | Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
21 | Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
22 | Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
23 | Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 | Selengkapnya Jadwal |
24 | Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya Jadwal |
25 | Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2019) | Selengkapnya Jadwal |
26 | Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 | Selengkapnya Jadwal |
27 | Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Selengkapnya Jadwal |
28 | Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Selengkapnya Jadwal |
29 | Bimtek Perencanaan dan Penyusunan RPJMD-RENSTRA PD dan RKPD-RENJA PD | Selengkapnya Jadwal |
NO. | MATERI TEMA/ JUDUL | KETERANGAN |
---|---|---|
1. | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 | Selengkapnya |
2. | Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah | Selengkapnya |
3. | Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019 | Selengkapnya |
4. | Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD | Selengkapnya |
5. | Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah | Selengkapnya |
6. | Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah | Selengkapnya |
7. | Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka Kereditnya | Selengkapnya |
8. | Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Selengkapnya |
9. | Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal | Selengkapnya |
10. | Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP | Selengkapnya |
11. | Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
12. | Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Selengkapnya |
13. | Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah | Selengkapnya |
14. | Peningkatan Tupoksi Aparatur Dinas Pendidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Yang Prima, Akuntabel Dan Transparan | Selengkapnya |
15. | Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Selengkapnya |
16. | Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Selengkapnya |
17. | Pengelolaan Sampah Menuju Kota Bersih | Selengkapnya |
18. | Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
19. | Manajemen Ketahanan Pangan Dan Gizi Berbasis Kemandirian Dan Ketahanan Pangan | Selengkapnya |
20. | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 | Selengkapnya |
21. | Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 | Selengkapnya |
22. | Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
23. | Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 | Selengkapnya |
24. | Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD | Selengkapnya |
25. | Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
26. | Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah | Selengkapnya |
27. | Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
28. | Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
29. | Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara | Selengkapnya |
30. | Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara | Selengkapnya |
31. | Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya | Selengkapnya |
32. | Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | Selengkapnya |
33. | Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Selengkapnya |
34. | Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNS | Selengkapnya |
35 | Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 | Selengkapnya |
36. | Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) | Selengkapnya |
37. | Pengelolaan Arsip Vital | Selengkapnya |
38. | Manajemen Bencana | Selengkapnya |
39. | Metode Penyusunan Indikator Kinerja Utama | Selengkapnya |
40. | Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD | Selengkapnya |
41. | Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah | Selengkapnya |
42. | Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Selengkapnya |
43. | Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa | Selengkapnya |
44. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Selengkapnya |
45. | Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi | Selengkapnya |
46. | Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Ri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Permendagri Ri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD | Selengkapnya |
47. | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS | Selengkapnya |
48. | Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Selengkapnya |
49. | Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) | Selengkapnya |
50. | Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di Pemerintahan | Selengkapnya |
51. | Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan Penyelesain Konflik Sengketa Pertanahan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 | Selengkapnya |
52. | Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah | Selengkapnya |
53. | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas | Selengkapnya |
54. | Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI NO. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis | Selengkapnya |
55. | Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD | Selengkapnya |
56. | Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa | Selengkapnya |
57. | Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 | Selengkapnya |
58. | Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 | Selengkapnya |
59. | Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Selengkapnya |
60. | Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah | Selengkapnya |
61. | Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 | Selengkapnya |
62. | Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik | Selengkapnya |
63. | Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah | Selengkapnya |
64. | Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah | Selengkapnya |
65. | Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | Selengkapnya |
66. | Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNS | Selengkapnya |
67. | Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 | Selengkapnya |
68. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Selengkapnya |
69. | Optimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bansos | Selengkapnya |
70. | Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan | Selengkapnya |
71. | Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting | Selengkapnya |
72. | Bimtek Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah | Selengkapnya |
73. | Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas | Selengkapnya |
74. | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan | selengkapnya |
75. | Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD | selengkapnya |
76. | Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat | selengkapnya |
77. | Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD | selengkapnya |
78. | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja | Selengkapnya |
79. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan | Selengkapnya |
80. | Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah | Selengkapnya |
81. | Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 | selengkapnya |
82. | Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | selengkapnya |
83. | Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah | selengkapnya |
84. | Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | selengkapnya |
85. | Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) | selengkapnya |
86. | Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | selengkapnya |
87. | Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) | Selengkapnya |
88. | Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
89. | Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD | Selengkapnya |
90. | Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | Selengkapnya |
91. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Selengkapnya |
92. | Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) | Selengkapnya |
93. | Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset | Selengkapnya |
94. | Sensus Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
95. | Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | selengkapnya |
96. | Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | selengkapnya |
97. | Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja | selengkapnya |
98. | Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | selengkapnya |
99. | Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif | selengkapnya |
100. | Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektif | selengkapnya |
101. | Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 | selengkapnya |
102. | Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017 | selengkapnya |
103. | Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | selengkapnya |
104. | Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP) | selengkapnya |
105. | Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Dan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 | selengkapnya |
106. | Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 | selengkapnya |
107. | Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | selengkapnya |
108. | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | selengkapnya |
109. | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 | selengkapnya |
110. | Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 | Selengkapnya |
111. | Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 | selengkapnya |
112. | Kebijakan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | selengkapnya |
113. | Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 | selengkapnya |
114. | Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | selengkapnya |
115. | Manajemen Pengelolaan Arsip | Selengkapnya |
116. | Pemeriksaan Pajak Daerah | Selengkapnya |
117. | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Selengkapnya |
118. | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Selengkapnya |
119. | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Selengkapnya |
120. | Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 | Selengkapnya |
121. | Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 | Selengkapnya |
122. | Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 | selengkapnya |
123. | Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 | selengkapnya |
124. | Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah | selengkapnya |
125. | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 | Selengkapnya |
126. | Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Selengkapnya |
127. | Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020 | Selengkapnya |
128. | Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Selengkapnya |
129. | Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | Selengkapnya |
130. | Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual | Selengkapnya |
131. | Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Selengkapnya |
132. | Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah | Selengkapnya |
133. | Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 | Selengkapnya |
134. | Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat | Selengkapnya |
135. | Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah | Selengkapnya |
136. | Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | selengkapnya |
137. | Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | Selengkapnya |
138. | Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Selengkapnya |
139. | Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD | Selengkapnya |
140. | Bimtek Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan | Selengkapnya |
141. | Bimtek Pengembangan Kepribadian dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Selengkapnya |
142. | Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah | Selengkapnya |
143. | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional | Selengkapnya |
144. | Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 | Selengkapnya |
145. | Peningkatan Kapasitas TP PKK | selengkapnya |
146. | Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desa | selengkapnya |
147. | Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah | selengkapnya |
148. | Optimalisasi Administrasi Pertanahan dan Manajemen Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan | selengkapnya |
149. | Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 | selengkapnya |
150. | Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD dan SKPK | Selengkapnya |
151. | Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit | Selengkapnya |
152. | Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD) | Selengkapnya |
153. | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu | Selengkapnya |
154. | Verifikasi dan Rekonsiliasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD/SKPD | Selengkapnya |
155. | Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 | Selengkapnya |
156. | Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Selengkapnya |
157. | BImtek Analisis Kepegawaian | Selengkapnya |
Informasi keikutsertaan kegiatan, Fasilitas peserta dan Biaya kegiatan. Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota ProvinsiPapua:
PROSEDUR PENDAFTARAN & KONTAK
- Konfirmasi dengan menghubungi kontak panitia melalui TELP, WA, SMS;
- Selanjutnya SURAT UNDANGAN RESMI & JADWAL-SUSUNAN ACARA kami kirim EMAIL, FAx, WA;
- Selanjutnya calon peserta mengirim daftar nama peserta melalui EMAIL, FAX, WA;
- Dapatkan form disini FORMULIR ISIAN PESERTA;
- Konfirmasi paling lambat 3 hari sebelum kegiatan.
- Info tambahan: peserta dapat memilih 1 atau lebih dari 1 judul bimtek untuk digabung dalam 1 kegiatan.
an. Arifin. S Call-SMS-WA: 082112366662; 0811180721 | Kantor: 021-21478758; Email: lediknas@gmail.com ****Adapun jika kurang jelas silahkan ditanyakan****
Prosedur pembayaran: Kontribusi dibayarkan saat registrasi ulang di hotel atau transfer (non tunai), adapun biaya adalah:
- Rp. 5.500.000/ peserta - 1 kamar sendiri menginap selama 3 malam.
- Rp. 4.500.000/ peserta - 1 kamar 2 peserta menginap selama 3 malam.
- Rp. 3.500.000/ peserta - Tidak ada fasilitas penginapan dari panitia.
Kontribusi di atas sudah termasuk:
- Pelatihan 2 hari/ materi selesai;
- Coffeebreak, sarapan, makan siang dan malam;
- Penandatanganan SPPD serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
- Softcopy materi berupa flashdisk per-rombongan, souvenir bimtek, ATK, kartu peserta & makala paparan; dan
- penjemputan di bandara peserta group 10 orang bagi peserta menginap.
Jadwal Bimtek, secara global diselenggarakan:
Calon peserta juga dapat memilih jenis Bimtek berikut ini :
- Bimtek Pajak Materi Perpajakan;
- Bimtek Kearsipan – Materi Bimbingan Teknis Arsip;
- Bimtek DPRD – Sekretariat DPRD;
- Jadwal Bimtek Kepala Kampung;
- Bimtek Humas Protokol;
- Info Jadwal Bimtek Perencanaan Tahun 2020
- Bimtek Hibah Bansos;
- Bimtek Pertanahan;
- Bimtek Lakip LPPD Pemerintah Daerah;
- Tema Bimtek Nasional
Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) secara umum:
BIMTEK adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.
TUJUAN BIMTEK secara umum adalah Menigkatkan profesionalisme dan kompetensi ASN dalam perkembangan dan persaingan SDM Indonesia; meningkatkan prestasi kerja ASN berbasis kompetensi; meningkatkan kerjasama dan koordinasi ASN dalam pelayanan publik dasar; Meningkatkan tata kelola keuangan maupun kepegawaian ASN dalam terwujudnya Government dan Governance. Sasaran yang ingin dicapai setelah mengikuti Bimtek adalah memahami dan menerakan aturan-aturan yang ada terkait Tupoksi ASN di lapangan.
Sekretariat Lembaga Lediknas
Jl. Taruna V Nomor 44 Kemayoran, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10650 Indonesia
Kontak Person
Telpon : (021) 21478758; Fax : (021) 21478758
Handphone : 0821 123 6666 2; 0811 180 721
WhatsApp : 0821 123 6666 2; 0811 180 721
Email : lediknas@gmail.com
2 Replies to “Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi Papua”