Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi Papua

Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi Papua

Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi Papua
Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi

Materi Jadwal Bimtek Keuangan; Aset Daerah atau BMD dan Manajemen Kepegawaian

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Daerah, ASN, Aparat Kampung guna mendukung kebijakan serta Regulasi baru Pemerintah Pusat, kami LEDIKNAS menyelenggarakan dan mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Provinsi Papua mengikuti BIMTEK NASIONAL, diantaranya Bimtek Keuangan Daerah, Bimtek Kepegawaian, Bimtek Aset Daerah/ Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dll.

Berikut kami informasikan Materi Judul Bimtek Diklat Pengelolaan Keuangan, Diklat seputaran Manajemen Administrasi Kepegawaian, Diklat Bimtek tentang Barang Milik Daerah (BMD) Diklat Aset Daerah serta Biaya Kegiatan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara(i).

Keuangan DaerahAset Daerah-BMDKepegawaianMateri TerbaruTema Bimtek
NO.TEMA BIMTEK KEUANGAN/UMUMKET./LINK
1Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019Selengkapnya
2Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019Selengkapnya
3Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019Selengkapnya
4Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019selengkapnya
5Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPDSelengkapnya
6Bimtek Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regionalselengkapnya
7Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 Selengkapnya
8Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
9Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis AkrualSelengkapnya
10Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Selengkapnya
11Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelengkapnya
12Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018Selengkapnya
13Bimtek Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPDSelengkapnya
14Bimtek Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTPSelengkapnya
15Penyusunan RKPDUpdate
16Bimtek Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Selengkapnya
17Bimtek Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaSelengkapnya
18Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta PenyampaiannyaSelengkapnya
19Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan BendaharaSelengkapnya
20Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
21BIMTEK Penatausahaan Keuangan dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan BendaharaSelengkapnya
22Bimtek Mekanisme Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKDSelengkapnya
23Bimtek Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-BaugdetingSelengkapnya
24BIMTEK NASIONAL Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan KorupsiSelengkapnya
25Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Keuangan DaerahSelengkapnya
26Bimtek Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi PemerintahSelengkapnya
27Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerahbelum ada link
28Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerahbelum ada link
29Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPDselengkapnya
30Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahselengkapnya
31Bimtek Nasional Proses Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDselengkapnya
32Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)selengkapnya
33Bimtek Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPDSelengkapnya
34Bimtek Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerahselengkapnya
35Bimtek Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
36Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)selengkapnya
37Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSelengkapnya
38Bimtek Penyusunan RBA BLUDSelengkapnya
39Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian DaerahSelengkapnya
40Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
41Penyusunan APBD (diterbitkan Pedum APBD setiap tahun Kemendagri RI)Update
42Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan DaerahSelengkapnya
43Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020)Selengkapnya
44Bimtek Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan EkonomisSelengkapnya
45Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)selengkapnya
46Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022selengkapnya
47Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD (Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran)selengkapnya
48Bimtek Perencanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan DaerahSelengkapnya
No.Judul/TemaKet.
1Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
2Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 28 Tahun 2020 Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
3Sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSelengkapnya
4Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPDSelengkapnya
5Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik DaerahSelengkapnya
6Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset DaerahSelengkapnya
7Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik DaerahSelengkapnya
8Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)Selengkapnya
9Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi AsetSelengkapnya
10Sensus Barang Milik DaerahSelengkapnya
11Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerahselengkapnya
12Pemeriksaan Aset Tetapbelum ada link
13Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
14Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018selengkapnya
15Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
16Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021selengkapnya
NOBIMTEK KEPEGAWAIANLINK-KET
1Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 (Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014)Selengkapnya
2Bimtek Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-KINERJA BKNSelengkapnya
3Praktek Aplikasi Dispakati Dalam Penyusunan PAK Sesuai Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023 dan Praktek Penyusunan SKP Menggunakan Aplikasi E-Kinerja Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022Selengkapnya
4Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNSSelengkapnya
5Bimtek MCP (Monitoring Center For Prevention) Area Manajemen Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
6Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022Selengkapnya
7Bimtek Sosialisasi Permen-PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Permen-PANRB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan BirokrasiSelengkapnya
8Bimtek Sosialisasi Permen-PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
9Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020Selengkapnya
10Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS terkait Sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNSSelengkapnya
11Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020Selengkapnya
12Bimtek Analisis KepegawaianSelengkapnya
13Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Selengkapnya
14Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah DaerahSelengkapnya
15Analisis Beban Kerja (ABK) Dan Evaluasi Jabatan Serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/ Lembaga/ InstansiSelengkapnya
16Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Permen PANRB No. 6 Tahun 2022Selengkapnya
17Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan UmumSelengkapnya
18Sosialisasi Perka BKN No. 2/2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNSSelengkapnya
19Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
20Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Pp 30 Tahun 2019 dan PERMEN PANRB No. 6 Tahun 2022Selengkapnya
21Peningkatan Wawasan Keterampilan Serta Sikap Bagi PNS Menghadapi Masa Pra Dan Pasca PensiunSelengkapnya
22Standar Pelayanan Penggajian Dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
23Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan MasyarakatSelengkapnya
24Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatus Sipil Negara Sesuai Perka BKN Nomor 5 Tahun 2016Selengkapnya
25Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019Selengkapnya
26Bimtek Optimalisasi Tugas dan Fungsi BKPSDM dalam Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan SDM AparaturSelengkapnya
NO.TEMA BIMTEK & DIKLAT NASIONALKETERANGAN
1Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020selengkapnya jadwal
2Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019selengkapnya jadwal
3Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regionalselengkapnya jadwal
4Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerahselengkapnya jadwal
5Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPDselengkapnya jadwal
6Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018Selengkapnya Jadwal
7Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa PemerintahSelengkapnya Jadwal
8Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang DaerahSelengkapnya Jadwal
9Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018selengkapnya Jadwal
10Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011selengkapnya Jadwal
11Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)Selengkapnya Jadwal
12Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSelengkapnya Jadwal
13Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Selengkapnya Jadwal
14Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019Selengkapnya Jadwal
15Bimtek Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020selengkapnya jadwal
16Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020Selengkapnya
17Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020)Selengkapnya Jadwal
18Arah Kebijakan PP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan DaerahSelengkapnya Jadwal
19Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2021Selengkapnya Jadwal
20Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021Selengkapnya Jadwal
21Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 Selengkapnya Jadwal
22Bimtek Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Selengkapnya Jadwal
23Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021Selengkapnya Jadwal
24Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2020 perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahSelengkapnya Jadwal
25Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dan PP Nomor 30 Tahun 2019)Selengkapnya Jadwal
26Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022Selengkapnya Jadwal
27Implementasi dan Arah Kebijakan Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi DaerahSelengkapnya Jadwal
28Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah DaerahSelengkapnya Jadwal
29Bimtek Perencanaan dan Penyusunan RPJMD-RENSTRA PD dan RKPD-RENJA PDSelengkapnya Jadwal
NO.MATERI TEMA/ JUDULKETERANGAN
1.Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018Selengkapnya
2.Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 Dan Penyusunan Produk Hukum DaerahSelengkapnya
3.Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019Selengkapnya
4.Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPDSelengkapnya
5.Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan DaerahSelengkapnya
6.Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak DaerahSelengkapnya
7.Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka KereditnyaSelengkapnya
8.Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahSelengkapnya
9.Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang ProfesioanalSelengkapnya
10.Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTPSelengkapnya
11.Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah DaerahSelengkapnya
12.Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Selengkapnya
13.Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal DaerahSelengkapnya
14.Peningkatan Tupoksi Aparatur Dinas Pendidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Yang Prima, Akuntabel Dan TransparanSelengkapnya
15.Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Selengkapnya
16.Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)Selengkapnya
17.Pengelolaan Sampah Menuju Kota BersihSelengkapnya
18.Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
19.Manajemen Ketahanan Pangan Dan Gizi Berbasis Kemandirian Dan Ketahanan PanganSelengkapnya
20.Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018Selengkapnya
21.Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020Selengkapnya
22.Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
23.Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018Selengkapnya
24.Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPDSelengkapnya
25.Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik DaerahSelengkapnya
26.Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset DaerahSelengkapnya
27.Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik DaerahSelengkapnya
28.Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
29.Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan BendaharaSelengkapnya
30.Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan BendaharaSelengkapnya
31.Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta PenyampaiannyaSelengkapnya
32.Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaSelengkapnya
33.Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Selengkapnya
34.Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNSSelengkapnya
35Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018Selengkapnya
36.Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)Selengkapnya
37.Pengelolaan Arsip VitalSelengkapnya
38.Manajemen BencanaSelengkapnya
39.Metode Penyusunan Indikator Kinerja UtamaSelengkapnya
40.Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPDSelengkapnya
41.Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa PemerintahSelengkapnya
42.Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Selengkapnya
43.Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana DesaSelengkapnya
44.Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan PermukimanSelengkapnya
45.Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan KorupsiSelengkapnya
46.Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Ri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Permendagri Ri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBDSelengkapnya
47.Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNSSelengkapnya
48.Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
49.Disiplin Pegawai ASN dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
50.Peran Strategi Humas dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di PemerintahanSelengkapnya
51.Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Nasional Dan Penyelesain Konflik Sengketa Pertanahan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016Selengkapnya
52.Master of Ceremony (MC) dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu DaerahSelengkapnya
53.Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan PuskesmasSelengkapnya
54.Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI NO. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan StatisSelengkapnya
55.Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKDSelengkapnya
56.Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan DesaSelengkapnya
57.Tata Cara Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019Selengkapnya
58.Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015Selengkapnya
59.Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur PDAM Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Selengkapnya
60.Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing DaerahSelengkapnya
61.Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016Selengkapnya
62.Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan PublikSelengkapnya
63.Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang DaerahSelengkapnya
64.Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi DaerahSelengkapnya
65.Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
66.Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNSSelengkapnya
67.Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012Selengkapnya
68.Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Selengkapnya
69.Optimalisasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos Yang Bersih, Efisien Dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan BansosSelengkapnya
70.Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang KearsipanSelengkapnya
71.Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-BaugdetingSelengkapnya
72.Bimtek Permendagri No. 116/2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Permendagri No. 115/2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang DaerahSelengkapnya
73.Bentuk, Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan DinasSelengkapnya
74.Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewanselengkapnya
75.Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRDselengkapnya
76.Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapatselengkapnya
77.Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD selengkapnya
78.Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong PrajaSelengkapnya
79.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan KeprotokolanSelengkapnya
80.Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD Dan DPA Instansi PemerintahSelengkapnya
81.Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017selengkapnya
82.Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPDselengkapnya
83.Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahselengkapnya
84.Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDselengkapnya
85.Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)selengkapnya
86.Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerahselengkapnya
87.Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)Selengkapnya
88.Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah DaerahSelengkapnya
89.Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPDSelengkapnya
90.Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Selengkapnya
91.Peningkatan Kapasitas Aparatur DesaSelengkapnya
92.Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)Selengkapnya
93.Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi AsetSelengkapnya
94.Sensus Barang Milik DaerahSelengkapnya
95.Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerahselengkapnya
96.Penerapan Permendagri 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)selengkapnya
97.Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerjaselengkapnya
98.Audit Intern Inspektorat Daerah Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerahselengkapnya
99.Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektifselengkapnya
100.Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektifselengkapnya
101.Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017selengkapnya
102.Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017selengkapnya
103.Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018selengkapnya
104.Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan PTSP Sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintU (PTSP)selengkapnya
105.Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 Dan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018selengkapnya
106.Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018selengkapnya
107.Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)selengkapnya
108.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)selengkapnya
109.Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018selengkapnya
110.Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018Selengkapnya
111.Bimtek Hibah Dan Bantuan Sosial (BANSOS) Berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011selengkapnya
112.Kebijakan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari APBD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahselengkapnya
113.Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018selengkapnya
114.Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)selengkapnya
115.Manajemen Pengelolaan ArsipSelengkapnya
116.Pemeriksaan Pajak DaerahSelengkapnya
117.Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)Selengkapnya
118.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Selengkapnya
119.Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSelengkapnya
120.Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Selengkapnya
121.Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019Selengkapnya
122.Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019selengkapnya
123.Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019selengkapnya
124.Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerahselengkapnya
125.Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019Selengkapnya
126.Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelengkapnya
127.Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020Selengkapnya
128.Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Selengkapnya
129.Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di KelurahanSelengkapnya
130.Bimtek Penerapan Akuntansi Berbasis AkrualSelengkapnya
131.Bimtek Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
132.Bimtek Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian DaerahSelengkapnya
133.Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019Selengkapnya
134.Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua BaratSelengkapnya
135.Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
136.Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019selengkapnya
137.Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahSelengkapnya
138.Optimalisasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien dan AkuntabelSelengkapnya
139.Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPDSelengkapnya
140.Bimtek Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi PertanahanSelengkapnya
141.Bimtek Pengembangan Kepribadian dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikSelengkapnya
142.Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat DaerahSelengkapnya
143.Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan RegionalSelengkapnya
144.Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020Selengkapnya
145.Peningkatan Kapasitas TP PKKselengkapnya
146.Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Pemerintahan Desaselengkapnya
147.Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerahselengkapnya
148.Optimalisasi Administrasi Pertanahan dan Manajemen Pengadaan Tanah serta Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahanselengkapnya
149.Manajemen Talenta ASN dan Implementasi PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2020selengkapnya
150.Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD dan SKPKSelengkapnya
151.Penyusunan Rencana Strategis Rumah SakitSelengkapnya
152.Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP-BMD)Selengkapnya
153.Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran PembantuSelengkapnya
154.Verifikasi dan Rekonsiliasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD/SKPDSelengkapnya
155.Bimtek Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 Selengkapnya
156.Bimtek Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
157.BImtek Analisis KepegawaianSelengkapnya

Informasi keikutsertaan kegiatan, Fasilitas peserta dan Biaya kegiatan. Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota ProvinsiPapua:

Jadwal Bimtek, secara global diselenggarakan:

Calon peserta juga dapat memilih jenis Bimtek berikut ini :

Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) secara umum:

BIMTEK adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.

TUJUAN BIMTEK secara umum adalah Menigkatkan profesionalisme dan kompetensi  ASN dalam perkembangan dan persaingan SDM Indonesia; meningkatkan prestasi kerja ASN berbasis kompetensi; meningkatkan kerjasama dan koordinasi ASN dalam pelayanan publik dasar; Meningkatkan tata kelola keuangan maupun kepegawaian ASN dalam terwujudnya Government dan Governance. Sasaran yang ingin dicapai setelah mengikuti Bimtek adalah memahami dan menerakan aturan-aturan yang ada terkait Tupoksi ASN di lapangan.

Sekretariat Lembaga Lediknas

Jl. Taruna V Nomor 44 Kemayoran, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10650 Indonesia
Kontak Person
Telpon : (021) 21478758; Fax : (021) 21478758
Handphone : 0821 123 6666 2; 0811 180 721
WhatsApp : 0821 123 6666 2; 0811 180 721
Email : lediknas@gmail.com

Bagikan:

2 Replies to “Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi Papua”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *